RRI.CO.ID, Yogyakarta – Penyediaan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare bagi pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab pemberi kerja, meskipun pelaksanaannya bergantung pada kondisi tertentu. Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, menjelaskan bahwa perusahaan memiliki peran dalam menyediakan layanan pengasuhan anak sebagai bagian dari fasilitas kerja.

"Dalam kondisi tertentu, pemberi kerja berkewajiban menyediakan fasilitas daycare sebagai bagian dari fasilitas kerja," ujarnya dalam diskusi Pojok Bulaksumur di kampus UGM, Kamis, 30 April 2026.

Ia menambahkan, hak ibu pekerja untuk mendapatkan fasilitas daycare sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Namun, implementasinya masih belum optimal.

Menurutnya, daycare yang ideal harus memenuhi prinsip "terjangkau", baik dari sisi biaya maupun lokasi. "Terjangkau itu artinya dekat dengan tempat kerja dan secara biaya bisa diakses oleh lebih banyak orang," katanya.

Pendapat Dosen UGM tersebut rupanya sejalan dengan pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelumnya, Puan menyoroti kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha dan mengimbau pemerintah untuk menyediakan layanan daycare yang layak bagi pekerja, khususnya ibu pekerja.

Puan menilai, kasus kekerasan di daycare menjadi peringatan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak berkembang lebih cepat dibanding kesiapan sistem perlindungannya.

"Di tengah semakin banyak keluarga yang bergantung pada daycare, rasa aman harus menjadi jaminan paling dasar yang diberikan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 27 April 2026.

Puan menegaskan bahwa negara wajib menjamin keamanan anak, termasuk di fasilitas penitipan anak. "Ketika orang tua menitipkan anak, yang diserahkan bukan hanya waktu pengasuhan, tetapi juga kepercayaan bahwa anak berada di lingkungan yang aman dan layak," ucapnya.