RRI.CO.ID, Yogyakarta - Dugaan kasus kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di tempat penitipan anak menjadi sorotan publik, terutama karena menyeret nama salah satu dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Diketahui dosen aktif di perguruan tinggi kenamaan tersebut menjabat sebagai Penasihat Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menegaskan, akan mengawal kasus dugaan kekerasan pada anak yang menjadi kasus terbesar jumlah korban sepanjang sejarah kekerasan pada anak di tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia seperti yang diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Apalagi ketika memang terbukti ada keterlibatan dari salah satu dosen terkait kasus ini.

"Siapapun yang terlibat, justru di dalam undang-undang TPKS ketika seseorang itu mempunyai jabatan, kedudukan yang harusnya memahami secara utuh terhadap peristiwa-peristiwa mengenai TPKS ini, maka hukuman sanksi terhadap orang tersebut bisa tiga kali lipat dari sanksi yang diberikan kepada umum yang tidak paham," katanya, Senin, 27 April 2026.

MY Esti menegaskan, hukum tidak memandang status, ketika yang memiliki jabatan bahkan seorang dosen yang seharusnya lebih memahami terkait aturan, tetapi justru terlibat, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. Hanya saja, proses ini harus sesuai dengan ketentuan hukum.

"Justru karena dia dosen, kalau memang dia terlibat maka mau tidak mau, dia harus bertanggung jawab lebih besar daripada yang lain karena akademisi, memahami," ucapnya.

MY Esti menyebutkan, ketika diketahui dalam dugaan kasus kekerasan atau penganiayaan yang ditangani Polresta Yogyakarta ini terbukti ada keterlibatan dari pendidik/dosen, maka harus ada proses hukum yang dijalani.

"Akan lebih baik secepat mungkin (dinonaktifkan) kalau memang tersangka ya, tapi tentu saja ada proses hukum," ujarnya.

MY Esti menyebut, ketika nanti dari proses hukum diketahui adanya keterlibatan dosen menjadi salah satu tokoh utama dibalik semua ini, maka akan dilakukan pembahasan secara mendalam di Komisi X DPR RI.