RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 16 secara berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian itu disampaikan, dalam kegiatan Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY, Jumat, 24 April 2026.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD DIY dan Gubernur DIY. Ia juga mengapresiasi komitmen Pemda DIY sebagai daerah yang pertama kali menyerahkan LKPD kepada BPK pada 18 Februari 2026.

”Hal ini mencerminkan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” katanya. ”Pemeriksaan laporan keuangan merupakan proses yang dilandasi sinergi dan kepercayaan antara auditor dan entitas yang diperiksa.”

Meski kembali mendapat penilaian tertinggi dari BPK, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan bersama. Salah satunya terkait pengelolaan cadangan beras daerah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dengan pihak ketiga.

”Perjanjian kerja samanya dinilai belum lengkap karena belum mengatur kewajiban pencatatan sebagai utang,” ucapnya. ”Dan belum mewajibkan laporan pengelolaan secara rutin.”

Selain itu, pengelolaan fisik beras sempat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, dan ditemukan kekurangan stok beras sebesar 128,5 ton. Permasalahan lainnya terkait penyaluran bantuan jatah hidup bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Hingga tanggal 1 April 2026, program bantuan yang menyasar 1.296 mahasiswa dengan total nilai Rp2,33 miliar ini masih menghadapi kendala administratif. Tercatat sebanyak 263 mahasiswa belum mengaktifkan rekening bank penyalur.

”Sehingga bantuan senilai Rp 473,4 juta belum dapat dicairkan,” ucapnya. ”Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur DIY merevisi perjanjian kerja sama pengelolaan cadangan pangan agar lebih jelas dan akuntabel.”