RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memprioritaskan anggaran pada tahun ini, untuk kegiatan yang berdampak bagi kepentingan publik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah pusat.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, kegiatan non esensial seperti belanja alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas kini sudah mengalami pemangkasan. Menurutnya, anggaran yang ada sepenuhnya difokuskan untuk kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Belanja kertas sudah kami drop. Tanpa kertas masih bisa dengan sistem IT. Kemudian studi banding, kunjungan kerja, bahkan makan minum sudah dipangkas. Setidaknya dikurangi sampai di tingkat seperlunya saja,” ucapnya, Jumat, 27 Maret 2026.

Halim menambahkan, penyesuaian kegiatan merupakan hal krusial di tengah penurunan kapasitas fiskal Kabupaten Bantul. Sehingga, prioritas kegiatan menjadi opsi utama yang bisa dilakukan.

“Kapasitas fiskal kita kan turun lebih dari Rp200 miliar. Akhirnya kami harus memprioritaskan anggaran untuk indikator kinerja kunci (IKK). Sehingga kami menyortir mana kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan tujuan,” ujarnya.

Bupati pun menilai jika langkah tersebut lebih tepat jika dibandingkan melakukan penghematan, dengan penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungannya. Selain itu, metode WFH yang efisien menurutnya juga belum dimiliki oleh Pemkab Bantul.

“Kami belum punya SOP dan metode WFH. Sehingga sampai hari ini itu (WFH) bukan pilihan kami. Efisiensi ya memfokuskan anggaran yang berkurang ini untuk kegiatan yang memunyai sebab akibat yang nyata,” katanya.