RRI.CO.ID, Yogyakarta - Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nuryadi menegaskan bahwa keistimewan DIY bukan merupakan pemberian dari pemerintah pusat, melainkan lahir dari perjuangan sejarah pada masa awal kemerdekaan. Hal tersebut diungkapnya usai memimpin Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Gedung DPRD DIY pada Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, keistimewaan DIY adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, bukan sekadar persoalan politik praktis. Karena ini, ia menekankan pentingnya menjaga nilai keistimewan DIY.

"Saya tegaskan bahwa keistimewaan itu bukan pemberian pemerintah pusat tetapi dari perjuangan kita, sehingga keistimewaan itu berangkatnya dari sejarah," ujar Nuryadi.

Ia juga menambahkan, kebijakan pemerintah pusat terhadap DIY tidak bisa disamakan dengan daerah lain, mengingat status keistimewaannya yang memiliki latar belakang historis.

"Semestinya kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya DIY tidak bisa dijalankan dengan reguler. Artinya kita harus mencoba menyampaikan dan mengingatkan kepada pemerintah pusat bahwa keistimewaan itu lahir dari sejarah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryadi juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Jadi ke-271 DIY sebagai sarana introspeksi, khususnya dalam menjaga nilai budaya yang mulai memudar.

"Kita sebagai warga Yogyakarta harus memahami betul apa yang terjadi saat ini. Momentum Hari Jadi ini kita maknai sebagai ajang instrospeksi. Instrospeksi itu banyak bahwa Yogyakarta mempunyai kebijakan dan budaya sendiri yang saat ini semakin mengendor dan berkurang," katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan Dana Keistimewaan yang dinilai masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran.