RRI.CO.ID, Sleman - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman memastikan program peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan mulai direalisasikan tahun 2026, setelah seluruh perencanaan dan penganggaran disiapkan sejak 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi, saat ditemui beberapa waktu lalu.

“Kita menganggarkan 1 tahun anggaran. Jadi ketika anggaran tahun 2026 itu sudah kita siapkan 2025 kemarin. Jadi untuk tahun ini ya, kebijakan-kebijakan yang sudah disusun akan kita mulai laksanakan,” ucapnya.

Ia menjelakan penentuan sekolah penerima bantuan sarpras dilakukan berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui sistem tersebut, operator sekolah menginput kondisi nyata mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga sarana prasarana sekolah.

Dari data tersebut, Dinas Pendidikan kemudian melakukan pemetaan kondisi fasilitas, termasuk kualitas gedung dan ruang belajar yang diklasifikasikan dalam kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Teman-teman operator sudah kita bimbing teknis untuk memberikan penilaian kondisi sarpras. Yang masuk kategori berat inilah menjadi catatan kabupaten untuk diprioritaskan, apakah itu rehabilitasi atau penanganan lainnya,” ujarnya.

Selain mengandalkan Dapodik, laporan langsung dari sekolah yang terdampak juga menjadi dasar pengambilan kebijakan. Mustadi menekankan setiap temuan rusaknya sarana prasarana di lapangan, segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

“Seperti kemarin saya ke SD Kaliurang 2, Mereka melaporkan ada plafon yang jatuh, dan sebagainya. Jadi laporan bapak ibu kepala sekolah itu juga menjadi data kami, untuk merespons persoalan fisik sarpras,” ucap Mustadi.

Meski demikian, penanganan sarpras tetap menyesuaikan pola anggaran tahunan. Data dan penilaian yang dihimpun pada 2025 menjadi dasar pelaksanaan program di 2026. Sementara untuk kondisi darurat akibat bencana atau kerusakan mendesak, Dinas Pendidikan menyiapkan respons khusus sesuai skala prioritas.