RRI.CO.ID, Yogyakarta - Keterbatasan fiskal daerah dan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, saat ini menjadi permasalahan di banyak daerah. Penguatan creative financing menjadi cara untuk mengatasi keterbatasan fiskal di DIY.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan hal itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025, di Gedhong Pracimasana, Kamis 29 Januari 2026. Tahun 2025 menurut Sultan, menjadi momen penting.

”Yaitu terkait pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY,” katanya. ”KIPP DIY menjadi instrumen pembinaan dan apresiasi bagi organisasi pelayanan publik, baik di lingkup pemda, BUMN/BUMN hingga satuan pendidikan.”

Semua inovasi tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal dapat diatasi secara adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi. Terutama untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas dampak pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan.

Sri Sultan juga berkomitmen terus mendorong tumbuhnya inovasi, baik di level Pemda DIY, hingga ke kabupaten dan kota. Sehingga dapat menyikapi keterbatasan dalam menjamin pembangunan DIY agar bisa berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Dan digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk bertahan dan berkembang. Yaitu di tengah kebijakan pengetatan fiskal nasional, karena digitalisasi mendorong transparansi pengelolaan keuangan pemda.

”Digitalisasi pemda bukan sekadar upaya melakukan modernisasi layanan publik,” ujarnya.”Namun juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.