Mundurnya Program Transporter, Legislatif Meminta Pemkot Konsisten

KBRN, Yogyakarta: Pihak legislatif meminta agar Wali Kota Yogyakarta segera bersikap serta membuat edaran terkait mundurnya agenda pengelolaan sampah berbasis kewilayahan menggunakan transporter dari waktu yang dijadwalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Nucahyo Nugroho mengatakan, konsistensi Pemkot dalam menjalankan program sangat dibutuhkan guna menjaga semangat asa warga.

Apalagi operasional transporter atau penggerobak secara menyeluruh untuk jemput sampah dari rumah yang seharusnya di mulai per 1 Maret 2025, dinilai sangat memudahkan masyarakat untuk membuang sampahnya.

"Saya berharap Pemkot Yogyakarta konsisten terhadap program yang sudah dicanangkan sejak awal. Apalagi mengenai penanganan sampah perihal operasional penggerobak yang sudah disosialisasikan secara massif di wilayah," kata Nurcahyo, Selasa (4/3/2025).

Nurcahyo juga meminta, agar Wali kota Yogyakarta harus segera bersikap serta membuat edaran, terkait mundurnya agenda tersebut dan kapan akan direalisasikan agar masyarakat ada kepastian.

"Ternyata pada Sabtu (1/3/2025), saya masih mendapati depo di Lapangan Karang masih dipenuhi oleh masyarakat yang mendistribusikan sampahnya secara langsung ke sana. Artinya, depo tersebut masih menerima sampah dari warga, bukan penggerobak," ujar Nurcahyo.

Nurcahyo menegaskan, antusias mulai dari perangkat wilayah hingga masyarakat untuk menyiapkan penggerobak, seperti di salah satu RT di Pandeyan, tepatnya Ketua RT 45 RW 8, Wahyu Sutopo, yang langsung menunjuk penggerobak, menyiapkan armada roda tiga dan sebagainya.

"Warga sudah semangat tetapi saat waktu yang ditentukan sudah tiba, ternyata penggerobak belum bisa buang sampah ke situ. Lantas pendataan penggerobak yang sudah dilakukan sebelumnya, apa gunanya?" ucap dia.

Lebih lanjut, ia juga tak menampik, ada juga beberapa wilayah yang belum siap dan masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Oleh karena itu konsistensi menjadi unsur penting agar apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama tetap dijalankan.

"Ketika dalam perjalanannya masih ada hal yang kurang atau perlu perbaikan maka menjadi bagian dari evaluasi bersama. Dengan begitu pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta masalah penanganan sampah yang ada di kota ini bisa secepatnya teratasi," ujar Nurcahyo, mengakhiri. (dyan/atang)