RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait usulan pemindahan gerbong khusus perempuan pasca-insiden kecelakaan Kereta Api Argo Bromo dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram KemenPPPA, Rabu, 29 April 2026.

"Terkait pernyataan saya pasca-insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat, untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," ucap Arifah.

Ia mengatakan bahwa tidak ada maksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lain, termasuk laki-laki. Menurutnya, dalam situasi duka, fokus utama seharusnya tertuju pada keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh pihak yang terdampak.

"Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu baik perempuan maupun laki-laki," katanya.

Saat ini, kata Arifah, pemerintah tengah memprioritaskan penanganan terhadap seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. KemenPPPA sendiri hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam insiden ini tidak terabaikan. Termasuk memberikan pendampingan psikologis.

"Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan serta dukungan yang diperlukan khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini," ujarnya.

Sebelumnya, Arifah sempat mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) memindahkan posisi gerbong khusus perempuan dari bagian paling depan dan belakang, untuk dipindah ke bagian tengah rangkaian kereta. Sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki.

Pernyataannya tersebut justru memicu pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak menilai usulan itu tidak solutif dan kurang bijak dalam merespons insiden kecelakaan yang terjadi.