Pendidikan Asia Tenggara Butuh Kebijakan Berbasis Riset

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama SEAMEO CECCEP dan SEAMEO Secretariat, menggelar SEAMEO Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta pada 9-11 Juni. Sebanyak 200 peserta, mengikuti acara ini.

Peserta SEAMEO berasal dari lintas profesi, seperti peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra. Forum ini digelar, untuk membahas tantangan masa depan pendidikan di kawasan Asia Tenggara.

SEAMEO 2026 mengusung tema ”Bridging Research, Policy, and Practice: Pathways toward an Inclusive, Equitable and Sustainable Futures”. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, saat membuka acara tersebut, menyoroti terputusnya jembatan penghubung antara riset dan kebijakan.

”Para peneliti sering menerbitkan hasil riset, namun hasil riset tidak dibaca pembuat kebijakan,” ucapnya. ”Di sisi lain, para pembuat kebijakan mengambil keputusan, tanpa memanfaatkan hasil riset yang dihasilkan para peneliti.”

Maka lewat forum ini, Abdul Mu’ti mengajak seluruh peserta untuk mengubah keadaan ini. Idealnya, para peneliti dan pembuat kebijakan harus duduk bersama sejak awal, untuk merancang solusi bagi perbaikan pendidikan ke depan.

Senada dengan Mendikdasmen, Presiden Dewan SEAMEO, H.E. Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, menyampaikan bahwa CPRN telah berkembang menjadi platform strategis. Sebab, forum ini mempertemukan hasil riset, kebijakan, dan praktik pendidikan di Asia Tenggara.

”Pengetahuan yang dihasilkan para peneliti tidak boleh berhenti di ruang akademik,” ucapnya. ”Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat masing-masing negara.”