KBRN, Yogyakarta: Perang antara Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023 bermula dari serangan kelompok militan Hamas ke wilayah Israel. Serangan tersebut menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya.

Sebab, kelompok Hamas melakukan intrusi teritorial besar-besaran, yang kemudian memicu perdebatan internasional terkait hak bela diri dari kedua belah pihak. Namun, respons militer Israel dinilai sangat berlebihan.

Sejak 17 Oktober 2023, operasi militer di Gaza menyebabkan kerusakan luas, termasuk serangan yang tidak membedakan antara target militer dan warga sipil. Pola kekerasan ini bukan hal baru, karena sejak 2007 aksi serupa terus berulang, menimbulkan korban jiwa dan penderitaan luas bagi rakyat Palestina.

Konflik ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Hingga 18 Juni 2025, tercatat lebih dari 55.637 korban jiwa di pihak Palestina, dengan kerusakan infrastruktur mencapai 70 persen di wilayah Gaza. Sebanyak 2,1 juta warga Gaza juga terancam mengalami kelaparan akut. Hal ini memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Peneliti dalam riset “Pandangan Elit dan Publik Indonesia Mengenai Konflik Palestina–Israel dan Solusi Dua Negara”, Broto Wardoyo menyampaikan, terdapat kesamaan pandangan di kalangan elit Indonesia terkait akar konflik Palestina–Israel.

“Hasil riset kami menunjukkan bahwa para elit, yang terdiri dari unsur pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat, akademisi, dan media, secara umum menilai akar konflik ini adalah penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, dan perampasan wilayah oleh Zionisme,” ungkap Broto dalam seminar di UMY.