KBRN, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menyelenggarakan Seri Diskusi Palestina bertajuk "Kolaborasi Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina" pada Selasa malam (24/6/2025), sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza sejak akhir 2023.

Diskusi ini memberikan gambaran tentang kontribusi konkret rakyat Indonesia melalui pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, serta menyoroti kondisi terkini RS Indonesia di Gaza sejak agresi yang terjadi pada 2023.

Presidium MER-C Indonesia Dr. Ahyaudin Sodri, ST., M.Sc., menjelaskan, bahwa rumah sakit yang berdiri sejak tahun 2009 ini adalah bentuk solidaritas masyarakat sipil Indonesia terhadap warga Palestina. Rumah sakit ini dibangun bukan atas instruksi pemerintah, melainkan “from people to people”.

Menurut Dr. Ahyaudin, posisi RS Indonesia yang berada di Gaza Utara bukanlah tanpa pertimbangan. RS Indonesia adalah penyangga fasilitas kesehatan di wilayah dimana kekerasan paling sering terjadi.

"Rumah sakit yang telah menyelesaikan pembangunan di tahap kedua ini sayangnya mengalami kerusakan sejak agresi 2023. Dr. Ahyaudin menyampaikan, RS Indonesia yang sebelumnya masih memberikan pelayanan hingga Mei 2025, pada akhirnya dipaksa untuk berhenti beroperasi oleh agresor (Israel) pada Juni 2025," kata Dr. Ahyaudin.

Dekan Fakultas Kedokteran UII Dr. dr. Isnatin Miladiyah, M.Kes., menekankan, bahwa nilai-nilai dasar profesi kedokteran berakar pada kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang politik atau geografis.

“Lebih dari seribu dokter meninggal di Palestina. Kehilangan tenaga medis sebesar ini mempengaruhi sistem layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Gaza," kata Dr. Isnatin.

UII dan Forum Kedokteran Islam Indonesia (FOKI) lanjut Dr. Isnatin, tengah mengembangkan skema beasiswa untuk mahasiswa kedokteran Palestina agar mereka dapat melanjutkan studi di luar zona konflik.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional UII Dr. Hasbi Aswar, mengkritik keras kegagalan sistem hukum internasional dan lembaga global seperti PBB dalam melindungi relawan dan fasilitas kemanusiaan di Palestina.

“Hukum internasional tidak dapat melindungi relawan kemanusiaan termasuk dokter dan jurnalis," kata Dr. Hasbi.

Dr. Hasbi menjelaskan, selama dua tahun terakhir dunia telah telah menyaksikan bahwa tidak ada satupun upaya dari PBB yang dapat mencegah kekerasan di Gaza.

Dalam melihat situasi ini, solusi yang dibutuhkan tidak hanya solusi kemanusiaan, namun juga solusi yang politis, yaitu dengan memperkuat diplomasi Indonesia terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina untuk membuka akses terhadap bantuan. (Yan/par)