RRI.CO.ID, Yogyakarta – Target mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dilakukan Kemenkum DIY melalui keikutsertaan aktif dalam Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum RI Nomor SEK.3-KU.01.02-82, jajaran Kanwil Kemenkum DIY mengikuti rangkaian kegiatan Evaluasi IKPA Semester I TA 2026 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bagian Umum, Kamis, 30 Juli siang.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, serta Tim Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkum DIY. Kehadiran tim Kanwil menunjukkan keseriusan Kanwil Kemenkum DIY dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Dalam arahannya usai mengikuti sesi evaluasi bersama Tim 1 Biro Keuangan, Kakanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menekankan bahwa pencapaian realisasi anggaran bukan sekadar angka atau penyerapan semata, melainkan instrumen utama dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik di bidang hukum di wilayah DIY.

"Anggaran negara yang dikelola oleh Kementerian Hukum adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan multiplier effect (dampak ganda) langsung bagi masyarakat Yogyakarta, mulai dari peningkatan layanan administrasi hukum umum, penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat miskin, hingga sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual yang produktif," ujar Agung Rektono Seto.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pengelola keuangan untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan penting dari Tim Evaluasi Biro Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), khususnya terkait akselerasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya serta peminimalisasian deviasi halaman III DIPA.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha dan Umum Yudi Arto menambahkan bahwa Tim Keuangan Kanwil Kemenkum DIY siap mengawal seluruh rekomendasi hasil evaluasi. "Kami akan terus memperketat pengawasan pelaksanaan anggaran agar seluruh indikator IKPA pada Semester II dapat mendulang nilai maksimal, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance)," ujar Yudi Arto.