RRI.CO.ID, Yogyakarta - Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap layak menyandang predikat nasional, sebagai lokomotif pembangunan infrastruktur digital. Hal ini terlihat dari pesatnya penggunaan instrumen non-tunai di lingkungan birokrasi.

Deputi Bidang Koordinasi, Pengelolaan, dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan memberi apresiasi positif terhadap hal itu. Terutama, penggunaan kartu kredit pemda DIY, yang terpantau tumbuh pesat.

Dari hanya 2 instansi saat uji coba pada akhir tahun 2023, kini bertambah hingga 31 instansi. Salah satu fungsi kartu kredit pemda, untuk membayar transaksi non-tunai.

”Misalkan pembayaran pengadaan barang dan jasa,” katanya melalui pernyataan tertulis, Selasa, 21 Juli 2026. ”Seluruh pembiayaannya, dibebankan pada alokasi APBD.”

Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X mengingatkan jajaran birokrasi, agar tidak keliru memaknai transformasi digital. Sebab hal ini bukan sekedar perlombaan membuat aplikasi baru.

”Ukurannya terletak pada kemampuan teknologi dalam meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya. ”Kemudian menertibkan belanja, mempercepat pelayanan, memperkuat akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat.”

Selain itu, Sri Sultan juga meminta agar setiap belanja pemerintah daerah, diutamakan untuk menyerap produk buatan lokal. Sehingga upaya ini, bisa membuka ruang lebih besar untuk memajukan sektor UMKM setempat.