RRI.CO.ID, Yogyakarta - Produktivitas aparatur sipil negara menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Semakin produktif dan profesional kinerja pegawai, semakin cepat, tepat, dan akuntabel pula layanan yang dirasakan masyarakat.

Berangkat dari semangat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY Agung Rektono Seto mengimbau seluruh jajaran Insan Pengayoman DIY untuk terus meningkatkan produktivitas kerja sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.

Ia menyatakan publik saat ini menuntut pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum. “Oleh karena itu, setiap pegawai Kanwil Kemenkum DIY dituntut untuk bekerja secara optimal dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan orientasi pada hasil,” katanya, Rabu, 22 Juli kemarin.

Menurutnya, produktivitas bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan sesuai target, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap tugas yang dijalankan harus mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, mulai dari pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga berbagai layanan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat berharap negara hadir melalui pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan produktivitas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," ujar Agung.

Dampak kepuasan masyarakat

Dirinya menegaskan, meningkatnya produktivitas pegawai akan berimplikasi langsung terhadap kepuasan masyarakat. Waktu penyelesaian layanan menjadi lebih singkat, koordinasi antarunit semakin efektif, serta potensi terjadinya hambatan dalam pelayanan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Agung juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi layanan yang terus dikembangkan oleh Kementerian Hukum harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

“Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah, efisien, dan transparan,” ucap dia.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa produktivitas harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan. Pegawai tidak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga cermat, teliti, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.

"Kinerja yang baik akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika pelayanan semakin cepat, informasi semakin mudah diperoleh, dan setiap proses dilaksanakan secara profesional, maka tingkat kepercayaan publik terhadap institusi juga akan semakin meningkat," katanya.

Dari perspektif masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Masyarakat menginginkan proses pelayanan yang sederhana, biaya yang transparan, kepastian waktu penyelesaian, serta petugas yang ramah dan responsif. Karena itu, peningkatan produktivitas pegawai bukan semata-mata untuk memenuhi target organisasi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Agung menambahkan, setiap inovasi yang dilakukan pegawai hendaknya selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan koordinasi internal harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum DIY.