Tingkatkan Kualitas Layanan, Yudi Arto Terima Verifikasi Survei ILK

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) D.I. Yogyakarta menerima kunjungan tim dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) dan Pengumpulan Data Analisis Kajian di bidang Kekayaan Intelektual (KI).

Kegiatan yang berlangsung mulai 22-25 Juni ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen guna mewujudkan layanan kesekretariatan yang lebih efektif, efisien, dan profesional di lingkungan Kementerian Hukum. Tim BSK Hukum yang hadir melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari koordinasi persiapan, hingga wawancara mendalam kepada jajaran pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudi Arto, menyambut baik kedatangan tim tersebut. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan data yang akurat dan transparan demi mendukung perbaikan kualitas layanan.

"Kami sangat mendukung penuh kegiatan verifikasi dan pengumpulan data ini. Bagi kami, ini adalah langkah penting untuk memotret kondisi riil layanan kesekretariatan di Kanwil Kemenkum DIY. Melalui survei dan kajian ini, kita berharap dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga pelayanan kedepannya semakin efektif dan profesional sesuai standar yang diharapkan," ujar Yudi Arto.

Selama empat hari kunjungan, tim melakukan wawancara kepada berbagai informan, termasuk pimpinan unit kerja, PIC Survei ILK, pegawai bagian Tata Usaha dan Umum, serta perwakilan dari Divisi Pelayanan Hukum.

Selain itu, dilakukan pula pengumpulan data terkait kajian di bidang Kekayaan Intelektual, termasuk wawancara dengan Bidang Pelayanan KI serta pegawai yang memiliki kompetensi di bidang mediasi. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat dukungan manajemen dan pelayanan publik di lingkup Kantor Wilayah, sejalan dengan upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas birokrasi.