RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengikuti kegiatan Pembinaan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026, pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis kementerian dalam menjaga kualitas dan transparansi pelaporan keuangan negara.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Eni Fitriah. Dalam sambutannya, beliau memaparkan berbagai instrumen penilaian PIPK serta langkah-langkah mitigasi risiko terhadap pos-pos keuangan yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan kementerian secara keseluruhan.

Kanwil Kemenkum DIY menjadi salah satu unit kerja yang terpilih sebagai sampel penilaian tahun ini. Penilaian tersebut mencakup beberapa pos keuangan strategis, di antaranya adalah pengelolaan aset tetap berupa tanah, pemanfaatan pendapatan dari sarana dan prasarana kantor, serta alokasi belanja untuk pemeliharaan infrastruktur gedung dan penggunaan jasa konsultan teknis.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum DIY, Yudi Arto, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam pembinaan ini sangat krusial untuk memastikan tata kelola di wilayah tetap berada pada jalur yang tepat.

"Penilaian PIPK ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola telah didukung dengan pengendalian intern yang kuat. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin penilaian pada pos-pos signifikan, seperti pemeliharaan gedung dan pengelolaan aset, agar tetap akuntabel dan sesuai dengan standar yang ditetapkan," ucap Yudi Arto.

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan jajaran pengelola keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY dapat memperkuat sistem pengawasan internal secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. (Aryasena)