RRI.CO.ID, Yogyakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) sudah melakukan pemeriksaan lapangan, terhadap 25.061 SPPG di Indonesia. Dari jumlah itu diketahui, beberapa diantaranya tidak memenuhi persyaratan operasional program MBG.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menyampaikan, pengawasan lapangan dilakukan jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan. SPPG yang dinilai tidak memenuhi syarat diberi surat peringatan.

”Baik surat peringatan kesatu, kedua dan ada juga yang langsung dihentikan operasionalnya,” ucapnya, Senin, 9 Maret 2026. ”Saya juga datang ke satu tempat di satu provinsi.”

Ia melakukan pemeriksaan langsung, mulai dari kondisi sirkulasi udara, suhu ruangan pada saat produksi, termasuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sony menemui fakta di salah satu SPPG, sarana IPAL-nya hanya berupa septic tank.

Maka, untuk memenuhi standar kelayakan dari sisi higienitas dapur SPPG, BGN memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen. Juga mempercepat penertiban SLHS melalui pendampingan.

Sebab, penerapan SLHS meliputi enam prinsip hygiene sanitasi pangan siap saji. Yaitu Higiene Sanitasi Makanan, Higiene Perorangan, Higiene Sanitasi Tempat dan Bangunan, Higiene Sanitasi Peralatan, dan Standar Baku Mutu.

”Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas,” ujarnya. ”Sehingga, MBG berdampak positif bagi generasi kita.”

Disamping itu, Sony juga mengimbau kepada KSPPG, untuk memiliki tiga media sosial. Agar para pengelola dapur MBG bisa melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat.

”Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan, gizinya termasuk harganya berapa,” katanya. ”Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah Itu harus ada harganya.”