RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinkronisasi dengan daerah, untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran. Misalkan terkait program digitalisasi, revitalisasi hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk mengawal secara ketat implementasi program prioritas nasional di daerah. Sehingga, alokasi anggaran bisa digunakan sebagai mana mestinya.

Wamen Atip Latipulhayat memberikan catatan tajam mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran revitalisasi 71 ribu satuan pendidikan. Sebab, nilai anggarannya cukup besar, mencapai hampir Rp 90 Triliun.

”Kewenangan dan tanggung jawab itu harus konvergen, tidak divergen dan tentu saja harus satu frekuensi,” katanya, Kamis, 26 Februari 2026. ”Tidak boleh adanya overlap kewenangan yang justru akan melahirkan ketiadaan akuntabilitas.”

Ia pun mengingatkan agar kualitas pembangunan fisik benar-benar menjadi prioritas. “Tolong, jangan sampai laporan sudah selesai, tapi begitu dicek bangunannya ‘doyong’ atau miring-miring. Jangan sampai sekolah yang rusak parah justru hanya menerima pembangunan toilet saja,” ucapnya.

Atip menceritakan pengalamannya menemukan sekolah yang masih menggunakan bangku yang kondisinya seperti dari tahun 1970-an. Bahkan ada sekolah yang bangkunya meminjam dari pos ronda.

”Disebut sekolah memang tampak tidak seharusnya seperti itu,” katanya. ”Maka revitalisasi menjadi sangat penting agar anak-anak kita belajar di tempat yang layak.”