RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan, penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kalurahan merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan tata kelola administrasi yang baik, Posbankum diharapkan mampu menjadi pusat layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan warga.

“Hadirnya Posbankum bukan sekadar memberikan informasi hukum, tetapi juga menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan secara lebih mudah. Karena itu, pembinaan dan pendampingan terus dilakukan agar kualitas layanan semakin meningkat,” katanya.

Hal itu diutarakan Agung, Selasa, 2 Juni kemarin, berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaporan Posbankum Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, yang berlangsung di ruang pertemuan Kalurahan Gading.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan, Tim Penyuluh Hukum menemukan bahwa pelaporan Posbankum Kalurahan Gading telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen pengelola Posbankum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang profesional, tertib administrasi, dan berkelanjutan.

“Capaian tersebut saya rasa menjadi sinyal positif bahwa kesadaran akan pentingnya layanan hukum di tingkat kalurahan semakin meningkat. Dengan sistem pelaporan yang baik, program bantuan hukum dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Agung.

Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Posbankum Kalurahan Gading diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan hukum yang dekat dengan warga, mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.