RRI.CO.ID, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menegaskan bahwa setiap investor yang ingin menanamkan modal di DIY harus menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama. Prinsip ini selaras dengan filosofi hamemayu hayuning bawana, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam Yogyakarta.

Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal DIY) Triwulan I Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis, 30 April 2026. Rakordal kali ini mengangkat tema “Investasi yang Berkelanjutan di Kawasan Selatan”.

“Keselamatan alam hanya dimungkinkan karena kebijakan manusia, jadi jangan merusak alam. Dan kami konsern tidak merusak alam, sehingga kami untuk investasi pun lihat-lihat, kalau hanya akan merusak alam atau pencemaran lingkungan, lebih baik tidak usah masuk (berinvestasi, red) di Jogja,” kata Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia. Jika dibiarkan, alam bisa merespons dengan bencana. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. “Jadi bagaimana kita menjaga alam ciptaan-Nya, bagaimana kita bisa bijak mengelolanya, itu saja,” kata Sri Sultan.

Terkait pengembangan kawasan selatan, Sri Sultan menyoroti masih adanya keterbatasan infrastruktur, terutama akses distribusi hasil laut. Saat ini, jalur yang tersedia seperti JJLS dan rencana jalan tol masih berfungsi menghubungkan barat–timur. Padahal, jalur utara–selatan juga dibutuhkan agar distribusi logistik berjalan optimal.

“Saya juga butuh jalan dari selatan ke utara atau sebaliknya. Karena kalau tidak ada (jalur utara-selatan) produk laut itu tidak bisa keluar. Dan kualifikasi jalannya juga harus setara untuk dilewati kendaraan besar. Kalau status jalannya hanya jalan desa atau jalan kabupaten, nanti papasan saja tidak bisa,” ucap Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menjelaskan bahwa tema Rakordal selaras dengan visi RPJMD DIY 2022–2027, yakni mewujudkan Pancamulia melalui pemberdayaan kawasan selatan, reformasi kalurahan, serta penguatan inovasi dan teknologi. Kawasan selatan memiliki potensi besar di sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses, hingga risiko bencana.

“Namun di saat yang sama, kawasan ini masih menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, belum optimalnya pemanfaatan potensi pesisir keterbatasan mobilitas, hingga rendahnya minat penanaman modal dan kerentanan terhadap bencana. Karena itu, kawasan selatan sebagai motor pertumbuhan baru, perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi dan penanaman modal yang selaras dengan pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau,” kata Sri Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan IV 2025 mencapai 5,49 persen (q-to-q), meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, pertanian, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.

“Laju inflasi DIY sampai dengan Maret 2026 yakni 4,08 persen (y-on-y), dan masih dalam kondisi terkendali. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi tekanan inflasi ke depan dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti hari besar keagaman, serta kondisi cuaca yang dapat berdampak pada harga komoditas,” katanya.

Made juga menjelaskan bahwa arah investasi berkelanjutan di kawasan selatan berlandaskan berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk integrasi SDGs, ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Ia menambahkan, ketimpangan investasi antara wilayah utara dan selatan bukan sekadar faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah pembangunan, kondisi biofisik, serta sistem agraria.

“Karenanya, investasi di masa depan harus diarahkan pada sektor-sektor yang selaras dengan karakteristik lokal wilayah selatan, seperti pariwisata berkelanjutan di kawasan Geopark, industri pengolahan hasil laut atau pertanian modern di selatan. Perluasan mindset investasi kepada semua OPD pun perlu dilakukan, karena investasi merupakan tanggungjawab bersama semua pihak,” katanya.