BPKP DIY Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa di Sleman

RRI.CO.ID, Sleman - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu 9 September 2026.

Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP DIY, Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota, hingga desa.

Selain itu, workshop ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

“Workshop ini turut mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa. Mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa,” ucapnya.

Kegiatan tersebut juga memberikan rekomendasi teknis terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sehingga pelaksanaannya dapat semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta, terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, para Panewu, Sekretaris Desa, Lurah, ketua paguyuban, serta tenaga pendamping profesional Kabupaten Sleman.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam workshop tersebut. Di antaranya Anggota DPD RI yaitu RA Yashinta Sekarwangi Mega yang hadir melalui daring untuk membahas mengenai pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa.

Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Kementerian Koperasi RI Lely Hiswendari menyampaikan materi mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendorong peningkatan ekonomi desa.

Selain itu, Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, Murti Maharini, membahas pelaksanaan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP DIY, Dessy Adin, turut menyampaikan materi mengenai pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman melalui Sekretaris Daerah Sleman, Abu Bakar, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan workshop itu. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan, khususnya dalam

“Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan,' katanya.

Menurutnya, evaluasi juga menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, melakukan perbaikan tata kelola, serta mencegah terjadinya kesalahan yang sama pada masa mendatang.