RRI.CO.ID, Yogyakarta - Potensi produksi pangan yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu peluang besar dalam menjaga stabilitas harga di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu faktor penting upaya kerja sama antar daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengendalikan inflasi.

Komitmen yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Yogyakarta ini dilakukan dengan kunjungan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta ke Kabupaten Kulon Progo, Selasa, 10 Februari 2026. Kunjungan kerja dilakukan di Kelompok Tani Sido Dadi yang berada di pesisir Pantai Trisik serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngesti Raharjo di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama dengan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah penghasil pangan strategis di sekitar Kota Yogyakarta. Dengan melihat langsung potensi produksi pangan yang dapat mendukung ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Kota Yogyakarta, diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi.

“Kota Yogyakarta bukan daerah penghasil, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari daerah sekitar. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam pengendalian inflasi,” katanya.

Kadri menjelaskan, kedekatan wilayah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo menjadi keunggulan tersendiri dalam membangun kolaborasi yang efektif dan efisien. Ia berharap, hasil kunjungan ini harapannya dapat segera ditindaklanjuti melalui kesepakatan antar daerah dan kerja sama operasional yang berkelanjutan.

“Kami berharap ke depan ada tindak lanjut yang konkret sehingga kolaborasi ini benar-benar berdampak pada stabilitas harga dan pasokan pangan di Kota Yogyakarta,” ucapnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Sri Riswanti mengungkapkan, kerja sama dengan Gapoktan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya untuk komoditas beras dinilai penting, guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di empat pasar tersebut.

“Mekanisme teknis kerja sama, termasuk skema business to business, nantinya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama, sebagaimana yang telah berjalan dengan Kabupaten Bantul,” katanya.

Selama ini dijelaskan Riswanti, upaya pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta dilakukan dengan memperkuat peran pasar rakyat. Salah satunya dengan pengendalian inflasi melalui empat Kios Segoro Amarto dan 85 Warung Mrantasi.

"Kios Segoro Amarto merupakan kios pantau pangan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga setinggi-tingginya sesuai HET,” ucapnya

Menurut Riswanti, Warung Mlantasi melibatkan pedagang pasar sebagai ujung tombak pengendalian harga. Saat ini, sebanyak 85 pedagang tergabung dan tersebar di Pasar Beringharjo, Kranggan, Prawirotaman, dan Pasar Sentul.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kulon Progo, Sri Budi Utami menegaskan, Pemkab Kulon Progo memeastikan siap untuk menindaklanjuti kerja sama pengendalian inflasi dengan Kota Yogyakarta. Menurutnya, selama ini sudah ada nota kesepahaman antar kedua daerah, sehingga perlu diperkuat dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional.

“Pada prinsipnya kami siap menindaklanjuti. Pemerintah perlu menyamakan pemahaman terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan ke business to business agar implementasinya berjalan efektif,” ujarnya.

Sri Budi Utami menyebutkan, Kulon Progo memiliki posisi strategis sebagai daerah penghasil, terutama untuk komoditas cabai yang menjadi salah satu penyangga nasional, serta produksi beras yang relatif aman dan surplus. Kondisi ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kerja sama dalam pengendalian inflasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Trenggono Trimulyo mengungkapkan, semakin luas kerja sama perdagangan komoditas maka akan semakin membuka pasar dan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Karena upaya pendampingan tidak akan berhasil jika petani tidak sejahtera.

“Yang terpenting, kesejahteraan petani tetap harus terjaga dengan harga yang layak,” ucapnya.

Trenggono menjelaskan, Pemkab Kulon Progo telah membangun sistem kelembagaan perdagangan cabai melalui pasar lelang yang dikelola oleh kelompok tani dan kini telah berkembang ke sistem lelang digital. Melalui sistem ini semua orang termasuk pemerintah dapat terlibat secara langsung dalam perdagangan cabai, baik melalui sistem lelang atau melalui kerja sama langsung.

"Sistem ini kami bangun agar perdagangan berjalan terbuka, adil, dan berkelanjutan,” katanya.

Trenggono memaparkan, keunggulan Cabai Paku atau cabai pesisir Kulon Progo memiliki daya simpan lebih lama, tampilan lebih mengkilap, warna merah menarik, tingkat kepedasan lebih tinggi, serta residu pestisida yang relatif lebih rendah. Keunggulan tersebut membuat cabai pesisir Kulon Progo diminati hingga pasar luar daerah seperti Sumatra.

“Ke depan, cabai pesisir Kulon Progo juga akan kami daftarkan sebagai produk Indikasi Geografis (IG) sebagai bentuk pengakuan atas kekhasan dan kualitasnya. Dengan branding ini, meskipun harganya sedikit lebih tinggi, produk kami memiliki nilai tambah yang jelas,” ujarnya.

Sistem pasar lelang memungkinkan keterbukaan harga yang mengikuti dinamika pasar induk, namun tetap memberi ruang bagi kerja sama khusus dengan pemerintah daerah. Termasuk upaya kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan skema dan alokasi pasokan tertentu.

“Harganya mengikuti harga lelang hari itu, tetapi barangnya bisa disediakan khusus. Pada prinsipnya, kami siap mendampingi dan menyesuaikan pola kerja sama yang disepakati,” ujar Trenggono, mengakhiri.