RRI.CO.ID, Sleman - Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat sambutan positif dari Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Program ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses keadilan serta layanan perlindungan hukum secara gratis hingga tingkat akar rumput.
Harda menilai, Posbankum menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan, sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak dini. “Semoga bisa berjalan efektif, bisa mengurangi permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat, sehingga dapat mempermudah terwujud ketentraman dan kedamaian di wilayah,” kata Harda.
Peresmian Posbankum di wilayah DIY tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, pada Selasa 20 Januari 2025 di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama seluruh kepala daerah se-DIY turut menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY, Agung Rektono Seto, menjelaskan bahwa Posbankum dibentuk untuk membantu penyelesaian konflik hukum di masyarakat secara gratis, terutama di tingkat kalurahan sebagai satuan hukum terkecil di Indonesia.
“Di DIY telah terbentuk Posbankum di seluruh kalurahan dengan cakupan seratus persen atau merata di 438 kalurahan,” ujarnya.
Agung menambahkan, program Posbankum merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang inklusif, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....