Mohammad Najib: Demokrasi Bukan Sistem Sempurna tetapi Tetap Relevan

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (BAWASLU DIY) menggelar diskusi dalam program Angkringan Demokrasi bertajuk “Kelebihan dan Kriteria Demokrasi” pada Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Abhipraya serta diikuti secara daring melalui Zoom dan luring. Diskusi dipimpin Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, dan dihadiri seluruh staf serta peserta magang dari MMTC dan UTY.

Dalam pemaparannya, Najib mengulas dinamika sistem politik global yang selama beberapa dekade terbagi ke dalam blok barat yang demokratis dan blok timur yang cenderung non-demokratis. Ia menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik menunjukkan banyak negara akhirnya bertransformasi menuju sistem demokrasi. Proses tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya mekanisme partisipasi dan perlindungan hak warga negara.

Najib menegaskan, demokrasi terbukti lebih mampu menghadirkan stabilitas dan perdamaian melalui jalur komunikasi serta negosiasi. Penyelesaian konflik tidak lagi mengandalkan kekuatan militer, melainkan dialog yang mengedepankan kepentingan bersama. “Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, namun tetap menjadi pilihan banyak negara karena menjunjung tinggi hak individu dan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam konteks Indonesia, tujuan demokrasi sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Demokrasi juga diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta berkontribusi pada perdamaian dunia. “Nilai-nilai demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” katanya.

Diskusi turut mengulas berbagai kelebihan demokrasi, mulai dari pencegahan kekuasaan otoriter, jaminan hak asasi manusia, hingga kebebasan menentukan nasib sendiri. Negara demokratis dinilai memiliki kecenderungan lebih makmur dan relatif tidak saling berperang. Namun demikian, para peserta juga mengakui sejumlah kelemahan yang masih membayangi praktik demokrasi di Indonesia.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain partisipasi publik yang belum substansial, maraknya politik uang, dominasi elite, serta polarisasi identitas. Biaya politik yang tinggi juga dinilai menjadi tantangan serius yang berpotensi menurunkan kualitas representasi. Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan menyeluruh, baik pada aspek regulasi maupun budaya politik.

Sebagai upaya penguatan demokrasi, peserta dari kalangan mahasiswa dan jajaran Bawaslu DIY merekomendasikan penguatan supremasi hukum, reformasi partai politik, pendidikan politik dan literasi digital, serta peningkatan pengawasan partisipatif. Najib menekankan bahwa kemunduran demokrasi tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. “Persoalan tersebut bukan semata kesalahan elite atau rakyat. Kemunduran demokrasi merupakan kombinasi elite oportunistik, rakyat yang kurang kritis, dan institusi yang lemah. Meski demikian, secara normatif tanggung jawab lebih besar tetap berada pada elite yang memegang kekuasaan,” ucapnya.