Pantau Program MBG di Sleman, KSP Minta SPPG Serius Terapkan SOP

RRI.CO.ID, Sleman - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Aby Ismawan memantau operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tridadi 3, Selasa, 8 September 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi makan bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai SOP. Mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Aby juga turut meninjau distribusi MBG di SDN Tridadi. Aby menjelaskan berdasarkan pantauannya hampir semua SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik.

"Alhamdulillah penerima manfaat juga melahap dengan senang, dengan lahap. Berarti masakan yang disiapkan oleh SPPG itu disenangi sama para siswa di SD ini," kata Aby saat ditemui di SDN Tridadi Sleman, Selasa, 8 September 2026.

Aby menambahkan SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan baik akan diganjar sanksi berupa pemberhentian operasional sementara. Jika terjadi kejadian keracunan, maka akan ditindaklanjuti sejauh mana tingkat pelanggaran dan kelalaiannya. Dia menuturkan, satuan tugas (satgas) MBG yang ada di masing-masing wilayah juga diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal. Aby menyebut hingga saat ini MBG telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di satu sisi, MBG turut menyasar ibu hamil dan menjadi upaya untuk menekan angka stunting. Di sisi lain, MBG yang menyasar para pelajar juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi makanan bergizi untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Angka stunting di daerah mungkin dengan adanya MBG ini bisa berkurang dan itu harapannya,” ucapnya.

Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman Hening Sucahya menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Sleman. Sedangkan, jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hening mengatakan khusus SPPG Tridadi 3 turut memproduksi 2.500 porsi MBG yang didistribusikan ke pada 12 sekolah setiap harinya. Hening memastikan pihaknya gencar melakukan pemantauan SPPG yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

“Saat ini ada yang belum (memiliki SLHS) dan sudah di suspend, diberhentikan. Di Sleman saat ini yang diberhentikan itu ada 13," ujar Hening.