Komisi B DPRD DIY Dorong KWT Guyup Rukun Jadi Model Ketahanan Pangan

  • 28 Feb 2026 19:21 WIB
  •  Yogyakarta

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Komisi B DPRD DIY mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis pekarangan sekaligus pengembangan UMKM melalui dukungan budidaya lele dan optimalisasi lahan rumah tangga dalam Kunjungan Dalam Daerah ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Guyup Rukun di Rendeng Wetan, Timbulharjo, Bantul, Kamis, 26 Februari 2026.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menegaskan, kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sekaligus memastikan keberlanjutan pendampingan pemerintah terhadap kelompok tani perempuan.

“Kami ingin mengetahui secara langsung tantangan, hambatan, serta kebutuhan yang dihadapi KWT Guyup Rukun, sekaligus melihat sejauh mana pendampingan pemerintah telah berjalan,” ujarnya.

Komisi B menilai KWT Guyup Rukun berpotensi menjadi model ketahanan pangan berbasis masyarakat. Sejak berdiri pada 2018, kelompok ini aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama saat terjadi lonjakan harga bahan pokok.

Dalam diskusi, terungkap bahwa pengembangan budidaya lele menjadi langkah strategis karena memberikan hasil yang lebih optimal dibanding sektor tanaman. Perwakilan KWT Guyup Rukun menyampaikan bahwa kendala utama selama ini berada pada hasil panen tanaman yang belum maksimal meskipun telah menyewa lahan.

“Melalui budidaya lele, kami mulai mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dari tanaman,” ucapnya.

Komisi B DPRD DIY mendorong, program budidaya lele akan diperkuat melalui bantuan enam kolam bulat beserta pakan. Selain meningkatkan produksi, hasil panen juga diarahkan menjadi produk olahan bernilai tambah seperti abon dan keripik lele yang berpotensi dikembangkan sebagai UMKM.

Anggota Komisi B Yan Kurnia Kustanto, menjelaskan bahwa dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dioptimalkan, termasuk pelatihan pengolahan pangan berbahan lokal dari Dinas Pertanian serta program pembuatan pelet mandiri dari Dinas Perikanan.

“Program OPD bisa disinergikan untuk mendukung penguatan produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil budidaya melalui pelatihan dan inovasi,” katanya.

Selain itu, Komisi B juga mendorong pemanfaatan lahan kosong seluas 100–300 meter persegi untuk pengembangan greenhouse melon sebagai alternatif komoditas unggulan. Menutup kunjungan, Komisi B menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam membangun ketahanan pangan berbasis keluarga sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Rekomendasi Berita