RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta akan meluncurkan lima Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai proyek percontohan pada April 2026. Program ini digagas sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah kampung.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, Wamira merupakan ide yang digagas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dalam merespons kondisi inflasi yang sempat tinggi pada 2025. Hal ini dilakukan, karena sebelumnya Pemkot Yogyakarta telah memiliki Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi di pasar, namun jumlahnya terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat wilayah.

“Di tahun 2025 itu kan kita menghadapi inflasi, Kota Yogyakarta agak tinggi, beliau (Wali kota) menyampaikan, ‘piye to carane kita untuk mengendalikan inflasi di Kota Jogja?’. Kita sudah punya Kios Segoro Amarto, sudah punya Warung Mrantasi, nah beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat, dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira," katanya, Rabu, 25 Februari 2026.

Ambar menjelaskan, Wamira bukan milik korporasi. Pengelolaannya diutamakan oleh koperasi atau kelompok masyarakat, serta berlokasi di gang atau pemukiman warga agar benar-benar dekat dengan masyarakat.

“Pesan Pak Wali, Wamira ini benar-benar milik rakyat. Bentuknya kelompok masyarakat atau koperasi sebagai pengelolanya. Tempatnya di gang, bukan di jalan utama, supaya langsung dekat dengan masyarakat,” ucapnya.

Hadirnya Wamira dirancang dengan konsep agar masyarakat lebih mudah, murah, dan cepat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya sembako, sebagai basis pengendalian inflasi. Sehingga ketika sebelumnya ada Kios Segoro Amarto yang hanya empat lokasi dan Warung Mrantasi atau harus antre pasar murah, ini lebih dipermudah.

“Nah ini kita dekatkan lagi. Ini seperti pasar murah tiap hari di wilayah,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Pemkot Yogyakarta menargetkan keberadaan Wamira akan ada di seluruh kelurahan se-Kota Yogya. Namun pada 2026 ini, Pemkot menargetkan 14 unit, dengan lima unit sebagai pilot project yang akan diluncurkan pada bulan April 2026.

Ambar juga menyebutkan, bahwa pengelola wajib menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen menjual sesuai HET dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Sedangkan Pemerintah di sini sebagai fasilitator Bussiness to Bussiness dari distributor dan Bulog dengan warung.

"Kita perantaranya supaya warung mendapatkan harga HET dan HAP-nya. Kita memotong rantai distribusi supaya harga tidak terlalu tinggi,” katanya, menjelaskan.

Komoditas prioritas yang dijual adalah sembako seperti beras, telur, mi instan, dan kebutuhan pokok lain, Wamira ke depannya juga membuka peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Dinas Perdagangan juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk agen LPG, PDAM, hingga dukungan perbankan dan kampus untuk edukasi manajemen dan digitalisasi pembayaran.

“Kalau UMKM mau menjajakan dagangannya di situ bisa. Mau agen LPG, kita bantu komunikasi dengan Pertamina. Mau air, bisa kita dekatkan dengan PDAM. Selama dibutuhkan masyarakat dan harganya masuk, kenapa tidak,” katanya, menambahkan.

Tak hanya itu, Wamira juga dirancang sebagai instrumen intervensi sosial bagi masyarakat rentan. Ambar mencontohkan, kemungkinan pemberian voucher belanja bagi warga miskin.

“Ide Pak Wali, misalnya memberikan voucher potongan Rp2.000 kepada warga miskin, mereka bisa beli di Wamira. Itu akan sangat membantu. CSR dari korporat juga bisa masuk ke sana,” ujarnya, menyampaikan.

Wamira Bukan Saingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Secara tegas Ambar juga mengungkapkan, bahwa Wamira bukan pesaing Koperasi Merah Putih, akan tetapi justru sebaliknya, program ini membuka peluang bagi koperasi tersebut untuk mengembangkan unit usaha ritel kerakyatan. Bahkan, dari lima lokasi percontohan, beberapa sudah melibatkan Koperasi Merah Putih yang sebelumnya memiliki pengalaman bisnis ritel.

“Wamira bukan saingan Koperasi Merah Putih. Justru kami persilakan kalau mau mengambil unit usaha Wamira, ini peluang untuk masuk ke dunia ritel kerakyatan. Kita berharap Wamira menjadi simpul distribusi pangan rakyat dan produk lokal, dengan dukungan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, pedagang, dan komunitas,” ujarnya, mengungkapkan.

Dengan konsep tersebut, Wamira diharapkan menjadi perwujudan nyata ekonomi kerakyatan sekaligus solusi pengendalian inflasi yang lebih dekat, fleksibel, dan berkelanjutan di tingkat wilayah. Respon masyarakat diakui Ambar juga cukup baik dan diharapkan pilot project ini bisa menunjukkan manfaatnya, baik bagi kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga akan mengundang kelompok lain untuk ikut menumbuhkan.

"Ini adalah perwujudan ekonomi kerakyatan,” ucapnya, mengakhiri.