RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ahmad Daeng Sere menyoroti pentingnya perbaikan akses menuju destinasi wisata. Khususnya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan agenda program kerja tahun 2026 bersama Kementerian terkait. Ia menilai, infrastruktur jalan masih menjadi kendala utama yang dihadapi di berbagai daerah.

"Target pengembangan pariwisata tidak akan optimal jika akses menuju lokasi wisata tidak didukung infrastruktur yang baik. Ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 3 April 2026.

Ia mendorong adanya koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinasi lintas ini dalam memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur tidak hanya diperlukan di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan akses yang baik, diharapkan kunjungan wisatawan dapat meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap, persoalan akses jalan ini menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. "Guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, di tengah tingginya kunjungan wisatawan yang mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi jalan menuju kawasan wisata Pondok Halimun (PH) di Kabupaten Sukabumi justru memprihatinkan

Akses yang rusak parah dikeluhkan pengunjung karena dinilai mengganggu kenyamanan perjalanan ke destinasi unggulan tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi jalan terlihat berupa tanah yang rusak dan berlumpur, dengan permukaan tidak rata.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi pun angkat bicara. Kepala Dispar, Ali Iskandar, mengakui bahwa persoalan aksesibilitas menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata tersebut.

"Jalan itu berada di atas lahan milik PTPN. Pengelolaannya juga ada di unit kerja lain, yakni Dinas PU. Kami sudah berulang kali berkomunikasi agar ini jadi perhatian, tapi memang ada kendala aset dan kemungkinan anggaran," ujarnya.