BPS Jayawijaya: Pendataan Sensus Ekonomi Belum Stabil di 3 Kabupaten

RRI.CO.ID, Wamena – Badan Pusat Statistik (BPS)Jayawijaya yang membawahi 3 kabupaten pemekaran di wilayah Provinsi Papua Pegunungan memastikan jika presentase dari presentase sensus ekonomi yang dilakukan saat ini masih belum stabil antara kabupaten, hal ini terjadi akibat beberapa kendala yang dialami selama melakukan program tersebut.

Jumlah peresentase untuk Kabupaten Jayawijaya sebesar 55,56 persen, Mamberamo Tengah 74,17 persen , Yalimo 55,65 Persen, rendahnya pendataan di Jayawijaya karena luas wilayah yang begitu besar jiba dibandigkan dengan dua kabupaten lainnya, sehingga nantinya BPS juga akan mendata ASN di Pemkab Jayawijaya, sedangkan untuk Tolikara sudah mencapai 90,72 persen.

Kepala BPS Jayawijaya Arter Ludwik Purmiasa menyatakan sensus ekonomi di Wilayah Papua Pegunungan ini banyak kendala yang dihadapi, yang paling pertama kendala geografis, edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini, agar bisa mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan stuktur, peta, berapa jumlah usaha baik kecil, menengah dan besar yang ada di beberapa wilayah seperti Jayawijaya, Yalimo, Mamberamo Tengah dan Tolikara.

"Satker BPS Jayawijaya membawahi Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo, tantangan geografis dari 3 bupaten ini sangat berat, masyarakatnya juga perlu di edukasi agar bisa memahami sensus ekonomi ini untuk memetakan usaha yang ada di 3 kabupaten ini secara khusus,"ungkapnya Kamis (27/8) di Wamena.

Menurutnya, selain kodiri geografis, banyak masyarakat yang juga menolak untuk didata, petugas sensus sulit sekali untuk meminta data, sehingga dilakukan pendekatan lewat kepala distrik, kepala kampung agar bisa mengambil data dari warga yang melakukan penolakan ini sekaligus mengecek sendiri keberadaan masyarakat mereka.

"Kemarin untuk Jayawijaya petugas kami sudah sampai di distrik Hubikiak dan dilanjutkan lagi ke Distrik Wesaput, Wamena Kota, dan saat ini yang mulai masuk ke wilayah kelurahan sinakma, namun karena ini daerah ini luas ada 40 Distrik 328 Kampung dan 4 kelurahan sehingga penyelesaiaanya bertahap,"jelasnya.

Namun yang menjadi kendala saat ini, Kata Arther, waktu yang dimiliki sangat terbatas sebab sensus ekonomi ini akan berakhir di 31 Agustus mendatang, oleh karena itu, BPS sedang mengenjot untuk melakukan pendataan karena setelah itu akan masuk dalam pengolahan data karena pastinya dalam data itu ada anomali -anomali yang terjadi atau erornya yang perlu untuk di perbaiki.

"Untuk mendapatkan NIK, momor KK itu susah sekali untuk didapatkan mungkin di wilayah perkotaan ada, namun diwilayah kampung itu tak ada, pendataan ini juga menggunakan aplikasi berbasis android, dan kuesioner bagi wilayah yang tak terhubung dengan jaringan internet,"kata Kepala BPS Jayawijaya dan Tolikara.

Selain itu, untuk kendala ketiga adalah penerimaan masyarakat terhadap petugas sensus ekonomi, meskipun sudah menggunakan atribut berupa id cart, rompi dan surat tugas, namun masih sulit diterima, sementara yang ke empat adalah kendala kamtibmas, contoh dalam pelaksanaan FBLB BPS juga membuka stan guna menyasar masyarakat yang belum didata.

"Meskipun dapat tapi tak banyak, jadi memang sudah banyak upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan pendataan ini, kita di Jayawijaya, Mamberamo Tengah dan Yalimo, serta Tolikara ini rata -rata sama," bebernya.