RRI.CO.ID, Wamena – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Pegunungan, Calvin Penggu, S.T., meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga mengatasnamakan Gubernur maupun Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan program pemerintahan.

Praktik seperti itu dinilai dapat mencoreng wibawa serta kehormatan pimpinan daerah apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas.

"Saya mendapati masih ada beberapa satuan kerja yang kerap mengatasnamakan Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur, bahkan seolah-olah 'menjual nama baik' pimpinan daerah untuk berbagai kepentingan. Hal semacam ini sangat merusak marwah, kehormatan, serta nama besar pimpinan Provinsi Papua Pegunungan," ujar Calvin dalam pernyataan resminya.

Ia juga menilai masih terdapat OPD dan SKPD yang belum menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, Calvin meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus melaksanakan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan Gubernur kepada masyarakat.

"Seluruh OPD dan SKPD seharusnya mendukung program prioritas yang telah disampaikan Gubernur, bukan justru membuat program yang menyimpang dari arah kebijakan pemerintah daerah," katanya.

Calvin menegaskan praktik mengatasnamakan pimpinan daerah harus segera dihentikan. Menurutnya, apabila hal tersebut terus terjadi, DPD KNPI Papua Pegunungan akan mengambil langkah sesuai kewenangannya sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

"Praktik seperti ini harus segera dihentikan. Jika hal serupa masih terus terjadi, kami dari DPD KNPI tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," tegasnya.

Lebih lanjut, Calvin mengatakan KNPI merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Tujuan kami murni untuk memperbaiki tata kelola, menyatukan langkah, dan memajukan Papua Pegunungan, bukan untuk menjatuhkan pihak manapun," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Calvin mengajak seluruh OPD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat demi mendukung pembangunan dan kemajuan Papua Pegunungan.*