Pemkab Lanny Jaya Gandeng Kejari Jayawijaya, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

RRI.CO.ID, Wamena – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan dilakukan langsung oleh Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, S.Pd., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, S.H., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabag Hukum Setda Kabupaten Lanny Jaya, Agustina Rante Padang, S.Sos., M.A.P., jajaran pimpinan OPD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta perwakilan tokoh masyarakat.

Kerja sama tersebut mencakup koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya akan memperoleh pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.

"Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di Lanny Jaya berjalan sesuai aturan hukum. Dengan dukungan Kejaksaan, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik, transparan, dan berintegritas," ujar Bupati.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya membutuhkan kepastian hukum agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, S.H., M.H., menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Kami siap mendampingi pemerintah daerah dalam setiap langkah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, baik melalui pemberian pertimbangan hukum maupun bantuan hukum. Tujuannya agar pembangunan di Lanny Jaya berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari," katanya.

Kerja sama tersebut juga sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang berintegritas serta menghadirkan kepastian hukum dalam setiap proses pembangunan. Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.