RRI.CO.ID, Wamena – Intelektual dari wilayah adat Lapago, Yohanes P. Lani, menyoroti peran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai pernyataan Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor, yang menyebut MRP “tidak punya gigi” merupakan kritik yang tepat.

Menurut Yohanes, sejak awal pembentukannya, MRP memiliki visi dan misi yang jelas sebagai representasi kultural Orang Asli Papua untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat di Tanah Papua. Namun dalam praktiknya, lembaga tersebut dinilai belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

“MRP dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan Orang Asli Papua dalam menyuarakan hak-hak dasar mereka. Tapi kenyataannya sekarang seperti ompong, tidak punya kekuatan untuk berbicara demi kepentingan masyarakat Papua,” ujarnya, di Wamena, Senin (6/4/2026).

Ia juga menyoroti kondisi demografis masyarakat Papua yang menurutnya semakin terpinggirkan. “Kalau kita lihat sekarang, jumlah masyarakat Papua sangat sedikit dibandingkan dengan saudara-saudara dari luar Papua. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Yohanes menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh anggota MRP di Tanah Papua untuk segera berbenah dan kembali pada tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Ia berharap MRP saat ini dapat meneladani generasi awal pembentukan lembaga tersebut yang dinilai memiliki kontribusi besar, seperti Agus Alua, Waspakrik, serta Hana Hikoyabi.

“Supaya mereka juga bisa dikenang seperti para tokoh MRP pertama yang benar-benar berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua,” katanya.

Secara khusus, Yohanes juga menilai kinerja MRP di wilayah Lapago masih jauh dari harapan. Ia menekankan perlunya keberanian dari para anggota MRP untuk mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan Orang Asli Papua.

“Kami melihat MRP, terlebih khusus di wilayah Lapago, sangat ompong. Dibutuhkan keberanian untuk mengangkat isu-isu strategis terkait Orang Asli Papua,” tutupnya.