RRI.CO.ID, Wamena – Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2027 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Jayawijaya, Ludya Eruleka Logo, S.STP., M.Si, di sela kegiatan FKP rancangan awal RKPD yang berlangsung di Aula Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (16/3/2026).

Menurut Ludya, kegiatan FKP rancangan awal RKPD dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang di 40 distrik serta penginputan program kerja dari 30 anggota DPRK Jayawijaya. “Sebelumnya semua usulan kerja dari Musrenbang distrik dan program kerja anggota dewan telah diinput ke dalam aplikasi SIPD. Kemudian dari bidang perencanaan Bapperida menarik usulan tersebut untuk dilakukan pemetaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pemetaan dilakukan untuk mengelompokkan usulan program sesuai dengan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, sehingga memudahkan proses tindak lanjut dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Setelah proses pemetaan selesai, usulan program tersebut akan diserahkan kepada pimpinan OPD yang bersangkutan untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Contohnya, jika ada usulan pembangunan jalan maka usulan itu secara otomatis akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Lebih lanjut Ludya menambahkan, setelah tahapan tersebut dilalui, pemerintah daerah akan melaksanakan forum perangkat daerah. Pada forum tersebut, pimpinan OPD akan memaparkan hasil pemetaan usulan program kerja yang sebelumnya telah dihimpun.

“Hasil pemetaan itu nantinya akan dipaparkan oleh pimpinan OPD dan akan didengarkan langsung oleh anggota DPRK serta para kepala distrik,” tambahnya.

Melalui tahapan ini diharapkan seluruh usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang distrik maupun aspirasi anggota DPRK dapat diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kabupaten Jayawijaya.