RRI.CO.ID, Wamena — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Senin (27/4/2026). Kegiatan strategis tahunan tersebut dibuka langsung Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, didampingi Sekretaris Daerah Wasuok Demianus Siep.

Musrenbang dihadiri para bupati dari delapan kabupaten, pimpinan DPR Papua Pegunungan, unsur TNI-Polri, OPD provinsi dan kabupaten, serta tokoh masyarakat, agama, perempuan, dan pemuda. Sejumlah kepala daerah yang hadir di antaranya Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Tolikara Willem Wandik, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, bersama perwakilan kabupaten lainnya di wilayah Papua Pegunungan.

Musrenbang ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah pembangunan Papua Pegunungan tahun 2027, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional serta implementasi dana Otsus. Ketua panitia yang juga Kepala Bapperida Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, mengatakan perencanaan pembangunan harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Musrenbang ini memastikan perencanaan yang terintegrasi lintas sektor dan wilayah serta berorientasi pada hasil pembangunan yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, ditetapkan tema RKPD Papua Pegunungan Tahun 2027 yakni percepatan pembangunan manusia dan pelayanan dasar yang inklusif guna memperkuat daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Jhon Tabo dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketepatan data, khususnya data Orang Asli Papua (OAP).

“Kalau kita punya data yang akurat, orang asli Papua terbesar ada di Papua Pegunungan. Tetapi karena data kita belum kuat, fiskal kita menjadi kecil,” tegasnya.

Ia menginstruksikan seluruh bupati untuk segera menuntaskan pendataan OAP dalam waktu empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2026. Selain itu, Gubernur juga menyoroti kondisi Papua Pegunungan yang masih menghadapi tantangan berat, terutama tingginya angka kemiskinan serta kondisi geografis yang sulit.

“Kita ini provinsi dengan tingkat kesulitan tinggi karena wilayah pegunungan dan akses terbatas. Distribusi logistik masih bergantung pada transportasi udara,” katanya.

Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, termasuk akses Jayapura–Wamena dan pengembangan Bandara Wamena. Meski menghadapi penurunan kapasitas fiskal dari sekitar Rp2,2 triliun menjadi Rp1,1 triliun, Gubernur tetap mengajak seluruh ASN untuk optimistis dan terus bekerja maksimal.

“Sekecil apa pun yang kita miliki, kita harus tetap bersyukur dan bekerja untuk masyarakat,” ucapnya.

Di akhir kegiatan, Gubernur secara resmi membuka Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Pegunungan Tahun 2027, dengan harapan forum tersebut menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.