Pemerintah Pusat Percepat Penanganan Pascakonflik Jayawijaya dan Lanny Jaya

RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) II lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9/2026).

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Pertemuan turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui konferensi daring, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya akurasi data terkait korban, pengungsi, kerusakan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan pascakonflik. Pengumpulan data tersebut perlu dilakukan melalui kerja sama dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten agar langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami meminta seluruh kementerian dan lembaga bergerak cepat dalam mengumpulkan data serta menangani kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Pratikno.

Menurutnya, penanganan pasca konflik akan diarahkan pada sejumlah kebutuhan, termasuk perbaikan gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. “Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi,” tegas Menko Polkam dalam rapat tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses pemulihan. “Kita akan mendorong perhatian terhadap santunan sosial bagi keluarga korban meninggal dunia melalui Kementerian Sosial,” ujarnya.

Ditempat yang sama Bupati Jayawijaya Atenius Murip, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat dan meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Sementara itu, pimpinan DPRK Jayawijaya mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi pascakonflik serta menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di daerah.

Rakor II ini, menyepakati penanganan pascakonflik dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional dengan dukungan BNPB dan kementerian/lembaga terkait. Fokus pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial ekonomi, rekonsiliasi masyarakat, serta penguatan stabilitas keamanan guna mencegah konflik berulang dan mendukung pembangunan daerah.