KBRN Wamena: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, jangkauan layanan, maupun dampak sosial ekonomi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi penanda bahwa pembangunan gizi nasional dijalankan secara adil dan kontekstual, khususnya bagi daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa alokasi anggaran MBG di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta.

“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu orang, dana yang akan turun ke Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan di Jawa,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap indeks kemahalan wilayah Papua. Jika di Pulau Jawa anggaran untuk 750 ribu penerima manfaat berada di kisaran Rp7,5 triliun, maka di Papua mencapai sekitar Rp25 triliun. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga serta keberlanjutan program.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat agar program MBG dapat berjalan optimal di Papua, termasuk percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita berharap pada 17 Agustus seluruh SPPG di Papua sudah bekerja dan berproduksi,” tegas Presiden.

Hingga saat ini, BGN mencatat sebanyak 179 SPPG telah terbentuk di seluruh Papua dari target 2.500 SPPG. Minat investor juga terus meningkat, dengan ratusan pihak mendaftar untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG di berbagai wilayah.

Sementara itu, pelaksanaan MBG di Papua Tengah menunjukkan hasil konkret. Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menyebut program tersebut telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat sepanjang 2025.

“Sebanyak 45.368 penerima merupakan anak sekolah, sementara 1.503 lainnya terdiri dari balita serta ibu hamil dan menyusui,” ujarnya.

Keberadaan 30 SPPG yang telah beroperasi di Papua Tengah juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Ratusan warga setempat terlibat dalam operasional program, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dampak positif MBG juga dirasakan secara lebih luas di Tanah Papua. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai program ini telah memberikan manfaat nyata meskipun cakupannya belum sepenuhnya mencapai target.

“Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Papua, tetapi juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua,” ujarnya.

Dengan penguatan anggaran, percepatan pembangunan SPPG, serta keterlibatan pemerintah daerah dan investor, Program Makan Bergizi Gratis di Papua diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi sehat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.