KBRN, Wamena: Upaya memperluas jangkauan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus menunjukkan progres nyata. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara terukur agar masyarakat hingga pelosok dapat merasakan manfaat program tersebut.

Direktur Wilayah I Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, mengungkapkan bahwa persiapan SPPG 3T kini memasuki tahap teknis di sejumlah daerah. Menurutnya, penyediaan dapur dengan standar khusus menjadi faktor penting keberhasilan MBG di daerah terpencil.

“Akan disiapkan SPPG khusus di wilayah yang belum terjangkau SPPG mandiri, termasuk kelompok warga yang terisolir,” ujar Wahyu. Desain SPPG 3T pun dibuat berbeda dari dapur reguler. Jika dapur umum menggunakan ukuran 20x20 meter, maka SPPG 3T dibangun dalam bentuk lebih ringkas yakni 10x15 meter. Meski demikian, kapasitas pelayanannya tetap mampu menjangkau 1.000 penerima manfaat per titik.

BGN menargetkan pembangunan 4.770 dapur MBG di seluruh Indonesia selesai hingga akhir 2025, termasuk beberapa lokasi di Lampung.

“Total keseluruhan ada 4.770 SPPG yang akan dibangun di wilayah 3T,” tegas Wahyu. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa pembangunan dapur MBG di 126 titik 3T di wilayahnya menunjukkan perkembangan positif dan diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025.

“Pembangunan sudah berjalan sekitar 60 persen, dan ditargetkan operasional pada pertengahan Desember,” kata Nyanyang. Meski menghadapi tantangan logistik, terutama akses menuju wilayah Lingga yang harus melalui Jambi, pemerintah provinsi memastikan proses tidak terhambat.

Sementara itu, percepatan penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) masih menjadi kendala akibat antrean pemeriksaan sampel di Batam. Hingga kini, 34 dari 190 dapur MBG di Kepri telah mengantongi izin tersebut. Penambahan laboratorium uji disiapkan guna mempercepat penerbitan.

Percepatan pembangunan dapur MBG juga terlihat di Provinsi Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade, melaporkan bahwa dari alokasi 22 dapur MBG, sebagian besar telah mencapai progres sekitar 40 persen.

“Kami mendorong percepatan agar masyarakat di wilayah terpencil segera menikmati MBG,” ungkapnya. Faktor geografis dan cuaca menjadi tantangan utama. Namun koordinasi pemerintah kabupaten terus diperkuat agar seluruh pembangunan dapur rampung pada Desember 2025.

Di Gorontalo Utara, pembangunan dapur MBG di empat wilayah terpencil Ponelo Kepulauan, Dudepo, Mutiara Laut, dan Cempaka Putih berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara, Ayuba Thalib, memastikan seluruh bahan bangunan telah berada di lokasi sehingga konstruksi dapat dikebut.

“Targetnya pertengahan Desember sudah rampung seluruhnya,” ujar Ayuba. Dengan langkah yang semakin terstruktur dan kolaborasi yang diperkuat di level pusat dan daerah, program MBG diyakini mampu memperluas akses gizi berkualitas bagi masyarakat 3T serta memperkuat pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga wilayah paling terpencil Indonesia.