KBRN, Wamena: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Papua Pegunungan menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan proporsi pengeluaran pangan terbesar di Indonesia, mencapai 64,71% dari total pengeluaran rumah tangga per Maret 2025. Angka ini, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 49,42%.

Tingginya porsi belanja makanan di Papua Pegunungan mengaktifkan alarm Hukum Engel. Dalam teori ekonomi, semakin besar persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk pangan, semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain tingginya persentase pengeluaran, BPS juga menyoroti perubahan pola konsumsi. Meskipun ubi jalar dan keladi masih menjadi pangan utama lokal yang didorong pengembangannya oleh Pemprov dan Pemkab, tren konsumsi nasional kini didominasi oleh makanan dan minuman instan yang menggeser beras.

Di Papua Pegunungan, ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah dan harga komoditas yang mahal akibat tantangan logistik pegunungan turut memperburuk beban pengeluaran pangan.

Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan didorong untuk fokus pada strategi ganda,yakni:

Mendukung petani Orang Asli Papua (OAP) dalam mengoptimalkan produksi pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, dan sayur-sayuran, untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor.

Melalui program peningkatan pendapatan dan subsidi logistik yang tepat sasaran agar harga barang, terutama pangan, menjadi lebih terjangkau, sehingga porsi pengeluaran pangan dapat ditekan.

Tingginya angka pengeluaran pangan 64,71% di Papua Pegunungan ini harus menjadi fokus kebijakan mendesak pada sisa tahun 2025 untuk memastikan perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.