Pimpin Apel Pagi, Begini Penegasan Asisten III Setda Lukas Kosay

RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali mempertegas komitmennya untuk membangun aparatur pemerintahan yang disiplin, bertanggung jawab, profesional, serta memiliki keseriusan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Lukas W. Kosay, saat memimpin apel pagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Senin, (05/10/6), di Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena.

Apel pagi tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural eselon III dan IV, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam arahannya, Lukas Kosay tidak hanya menyampaikan apresiasi atas kehadiran ASN, tetapi juga memberikan sejumlah penegasan penting yang berkaitan langsung dengan disiplin aparatur, kehadiran, etos kerja, pelayanan publik, pengelolaan APBD hingga administrasi keuangan dan Dana Otonomi Khusus Papua.

Lukas menegaskan bahwa seluruh arahan tersebut harus menjadi perhatian bersama, khususnya para pimpinan OPD sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan pemerintahan pada perangkat daerah masing-masing.

“Atas nama pimpinan, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran pagi ini. Kita tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang kehadiran apel dan kehadiran pada jam kerja. Ini yang dimaksud dengan disiplin dan etos kerja,” tegas Lukas.

Dalam kesempatan tersebut, Lukas Kosay juga kembali mengingatkan arahan pimpinan daerah, yakni Gubernur Papua Pegunungan Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa APBD Perubahan telah selesai dibahas dan telah ditandatangani oleh DPR Papua Pegunungan. “Saat ini, proses tersebut masih berada pada tahapan evaluasi di tingkat pemerintah pusat” Katanya.

Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta tidak menunggu hingga proses APBD Perubahan selesai seluruhnya untuk kemudian memulai persiapan anggaran berikutnya. “ (Tapi) Persiapan APBD Induk harus segera dilakukan” Tegasnya.

“APBD Perubahan kita sudah selesai, sudah dilaksanakan, DPR sudah tanda tangan dan saat ini sementara evaluasi di pusat. Berhubungan dengan ini, para pimpinan OPD nanti kita lakukan persiapan untuk APBD Induk. Segera kita siapkan,” jelas Lukas.

Ia meminta seluruh OPD mulai menyiapkan kebutuhan program dan kegiatan, dokumen pendukung, perencanaan anggaran, serta berbagai kelengkapan administrasi lainnya. Persiapan lebih awal sangat penting agar proses penyusunan APBD Induk dapat dilakukan secara terencana dan tidak terburu-buru.

Memasuki Oktober 2026, Lukas mengingatkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir pada 31 Desember.Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh OPD.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan inventarisasi pekerjaan yang belum selesai, termasuk administrasi kegiatan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban anggaran, serta berbagai dokumen yang diperlukan.

“Sekarang kita sudah memasuki sisa tiga bulan lagi. Segera siapkan segala sesuatu, menyangkut administrasi pengelolaan keuangan dan pemerintahan,” tegasnya.

Menurut Lukas, tiga bulan merupakan waktu yang singkat apabila tidak dimanfaatkan secara efektif. Karena itu, ia meminta pimpinan OPD melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan bawahannya dan memastikan seluruh kewajiban administrasi diselesaikan sesuai jadwal.

Perhatian khusus juga diberikan kepada OPD yang mengelola program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Lukas meminta seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Otsus agar segera memastikan dokumen dan administrasi telah tersedia secara lengkap.

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memiliki dokumen pendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pekerjaan yang dibiarkan menumpuk hingga akhir tahun. “Seluruh proses harus dilakukan secara tertib, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban” Tegasnya.

Disisi lain, salah satu pesan paling kuat yang disampaikan Lukas Kosay adalah pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia menegaskan bahwa mempertahankan WTP tidak semudah memperoleh predikat tersebut.

“Dua kali saya sebut ini, kita tetap mempertahankan WTP. Sebutannya memang gampang, tetapi untuk mempertahankan itu sulit. Karena itu dipersiapkan, sudah tinggal tiga bulan lagi,” ujarnya.

Menurut Lukas, seluruh OPD memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. WTP bukan semata-mata pekerjaan satu atau dua perangkat daerah, melainkan hasil dari keseluruhan proses pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

“Karena itu, seluruh pimpinan OPD harus memastikan,Dokumen administrasi tersedia dan lengkap,Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan,Pertanggungjawaban kegiatan diselesaikan tepat waktu,Data dan dokumen pendukung dapat ditelusuri,Hasil monitoring dan pemeriksaan segera ditindaklanjuti” Pesannya.

(Sumber: Media Center Diskominfosatik Provinsi Papua Pegunungan)