RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan upaya normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) terus dilakukan untuk menjawab kesulitan masyarakat, khususnya di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pasokan BBM kembali tersedia dan masyarakat memperoleh pelayanan dengan harga yang telah ditetapkan.
“Shalom. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, dan saya sebagai Wakil Gubernur, menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat yang ada di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,” Katanta di Wamena, Minggu (23/08/26).
Menurutnya, kondisi geografis Papua Pegunungan menjadi salah satu tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekitar 80 hingga 90 persen masyarakat tinggal di wilayah lereng gunung dengan medan yang terjal.
Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama keluarga. “Oleh karena situasi ini, pemerintah merasakan apa yang masyarakat rasakan, apa yang umat Tuhan rasakan di setiap delapan kabupaten,” katanya.
Pemprov Koordinasi dengan Menteri ESDM
Untuk mengatasi persoalan distribusi BBM, Wagub mengatakan dirinya bersama Gubernur Papua Pegunungan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Kami, Bapak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur, juga merasakan hal yang sama. Sehingga di delapan kabupaten, melalui WA, kami berbicara dengan Menteri ESDM,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM atas koordinasi yang dilakukan untuk mempercepat normalisasi pelayanan BBM di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. “Kita memutuskan bersama bahwa dengan pemerintah Kabupaten Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Nduga, secepatnya harus normalisasi kembali pelayanan BBM dengan harga yang standar,” kata Ones.
Penegasan Harga BBM
Pemerintah memastikan harga BBM yang diberlakukan tetap mengacu pada harga yang telah disepakati. Untuk BBM subsidi, solar ditetapkan Rp6.800 per liter dan bensin Rp10.000 per liter, sedangkan BBM nonsubsidi sebesar Rp16.000 per liter.
“Sekali lagi, solar Rp6.800 per liter, kemudian bensin Rp10.000 per liter subsidi, dan nonsubsidi Rp16.000 per liter,” tegas Ones.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menimbun, menampung, atau menjual BBM kembali dengan harga di luar ketentuan. “Pelayanan dengan harga ini tidak akan menambah atau ada pihak-pihak lain tampung di tempat yang lain atau alasan apa pun,” lanjutnya.
Untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat, harga BBM tersebut akan dipasang secara terbuka di setiap APMS. “Baik Kabupaten Yahukimo maupun Kabupaten Nduga, maksimalkan jumlah BBM atau jumlah solar, jumlah bensin yang ada ini dapat melayani dengan baik,” jelasnya.
Menurut Ones, langkah tersebut penting agar masyarakat tidak kembali mengalami keresahan akibat ketidakpastian harga maupun pasokan. “Sehingga masyarakat tidak resah mengalami seperti yang sedang mengalami ini, tapi menjawab kesulitan ini. Itu harapan kami yang sangat utama dan pertama,” katanya.
Pasokan Yahukimo Dijaga
Ones menjelaskan, ketersediaan BBM di daerah akan terus dipantau. Ia memberikan gambaran bahwa apabila stok BBM di Yahukimo sekitar 10.000 liter, pasokan tersebut dapat habis dalam waktu satu hingga tiga hari, tergantung kebutuhan masyarakat.
“Jumlah stok yang ada mungkin barangkali 10.000 liter di Yahukimo. Itu pelayanan maksimalkan sampai satu hari, dua hari, atau tiga hari habis,” ujarnya.
Setelah stok tersebut digunakan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM disebut akan memberikan dukungan pasokan selama tiga bulan. “Nanti akan pemerintah pusat, yaitu Kementerian ESDM, bantu lagi selama tiga bulan,” kata Ones.
Nduga Siapkan Jalur Udara
Berbeda dengan Yahukimo, kondisi distribusi menuju Nduga memiliki tantangan tersendiri. Faktor kondisi alam dan jalur transportasi menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan pola distribusi.
Ones mengatakan, ketika kondisi air semakin surut, kapal kecil maupun kapal kayu berpotensi tidak lagi dapat digunakan untuk mengangkut kebutuhan BBM. “Bilamana tiga bulan ini perpanjangan Merauke, itu berarti kemungkinan besar nanti air tambah surut lagi, sampai dengan baik kapal kecil atau kapal kayu sekalipun juga tidak bisa masuk,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif distribusi menggunakan pesawat kecil. “Ini berarti akan menggunakan penerbangan lagi seperti yang di Nduga,” katanya.
Mulai Senin 24 Agustus 2026, distribusi BBM ke Nduga direncanakan menggunakan pesawat kecil dengan kapasitas sekitar satu ton dalam satu kali penerbangan.
“Nduga sekarang luar biasa. Nanti akan mulai hari Senin itu penerbangan pesawat kecil dengan muatan-muatan satu ton, satu flight, satu kali flight. Berarti sekitar enam sampai tujuh kali flight atau delapan kali flight, itu juga akan menjawab persoalan itu satu hari,” ungkap Ones.
Ia berharap distribusi melalui jalur udara dapat menjaga ketersediaan BBM dan membuat pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tenang. “Dengan harga yang ada ini, maksimalkan pelayanan lebih tenang, tanpa ribut, supaya tidak berdampak ke mana-mana dan juga tidak ada keributan di dua kabupaten ini,” tegasnya.
BBM Berkaitan Langsung dengan Harga Barang
Menurut Ones, persoalan BBM tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat. Kelancaran pasokan BBM juga memiliki hubungan langsung dengan harga barang kebutuhan pokok.
Jika distribusi BBM terganggu dan harga di tingkat kios maupun toko meningkat, biaya pengangkutan barang ikut naik sehingga pada akhirnya membebani masyarakat.
“Karena dua kabupaten ini, kalau ini putus, dan sama juga harga mahalnya di toko, di toko atau kios-kios, ini semua barang harga naik. Dan itu berdampak sehingga ekonomi semakin sulit lagi,” ujarnya.
Sebaliknya, akses transportasi dan distribusi yang lancar akan membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. “Sedangkan kalau aksesnya bagus, ekonomi juga bagus,” kata Ones.
Libatkan Sejumlah Kementerian
Tidak hanya menyelesaikan persoalan BBM, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di delapan kabupaten.
Ones menyebut koordinasi dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian ESDM.
“Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur, kita lihat dan kerja sama baik dengan kementerian-kementerian, baik itu Kementerian Sosial yang terus penanganan-penanganan kekeringan ini kepada masyarakat Papua Pegunungan, dan juga Kementerian Pertanian, sama melalui Kepala Pangan Nasional, dan juga Kementerian ESDM,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan akan terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan geografis, kondisi alam, serta keterbatasan akses transportasi.
Normalisasi distribusi BBM di Yahukimo dan Nduga diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan pasokan energi, tetapi juga menjaga stabilitas harga barang, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mencegah tekanan ekonomi yang lebih besar.
Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah, pengelola APMS, distributor, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga distribusi BBM agar berjalan sesuai ketentuan dan memastikan masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang telah ditetapkan (*).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....