RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus mematangkan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.

Tahapan pengisian JPT Pratama kini memasuki fase kedua setelah sebelumnya Pemprov berhasil menyelesaikan uji kompetensi tahap pertama yang menghasilkan pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, terdiri atas kepala dinas, kepala badan, dan satu jabatan asisten.

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, Elias Wenda, mengatakan, seluruh persiapan menuju pelaksanaan seleksi terus dilakukan, termasuk penyelesaian administrasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, usulan pelaksanaan uji kompetensi tahap kedua dan seleksi terbuka pada prinsipnya telah memperoleh persetujuan dari BKN. Namun, masih terdapat satu catatan administrasi terkait formasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang harus dilengkapi sebelum proses tersebut dapat ditetapkan secara final.

"Secara umum persetujuan sudah kami terima. Tinggal satu formasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang harus kami lengkapi sesuai catatan dari BKN, kemudian akan kami kirim kembali untuk mendapatkan persetujuan," ujar Elias di Wamena, Kamis (30/7/2026).»

Elias menjelaskan, pada tahap kedua ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengisi 25 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri atas lima jabatan melalui mekanisme uji kompetensi dan 20 jabatan melalui seleksi terbuka.

Ia menegaskan, seluruh tahapan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Papua Pegunungan, termasuk pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang akan menjalankan proses seleksi secara independen, objektif, dan profesional.

Panitia Seleksi nantinya terdiri dari lima orang, yakni Penjabat Sekretaris Daerah dan Inspektur Provinsi Papua Pegunungan sebagai unsur internal, dua orang akademisi, serta satu pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai unsur eksternal.

"Komposisi panitia seleksi sudah kami siapkan. Setelah kami laporkan kepada Bapak Gubernur, beliau memberikan apresiasi dan menyetujui pembentukan panitia tersebut," jelasnya.»

BKPSDM menargetkan pengumuman seleksi terbuka mulai dilakukan pada 5 Agustus 2026. Pada tahapan tersebut, para calon peserta diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Elias menjelaskan, kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya terbuka bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, tetapi juga bagi ASN dari pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi lainnya. Namun demikian, peserta dari luar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan wajib memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal sebelum mengikuti seleksi.

Saat ini, BKPSDM masih menyelesaikan proses verifikasi administrasi bersama BKN. Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan riwayat jabatan, surat keputusan pengangkatan, hingga status kepegawaian seluruh calon peserta.

"Seluruh dokumen telah kami verifikasi bersama BKN dan proses persetujuannya berjalan lebih cepat dibandingkan tahap pertama. Karena itu kami optimistis tahapan seleksi dapat dimulai sesuai jadwal pada bulan Agustus," katanya.

Selain aspek administrasi, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan seleksi. Elias menyebutkan, pembiayaan seleksi terbuka akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Besaran anggaran akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi, mengingat setiap peserta wajib menjalani tahapan asesmen kompetensi yang membutuhkan pembiayaan tersendiri.

Sementara itu, lima jabatan yang akan diisi melalui mekanisme uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat yang telah memiliki pengalaman menduduki jabatan setara, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun di daerah lain, sehingga tidak melalui proses seleksi terbuka.

Melalui pengisian 25 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat menghadirkan pejabat-pejabat yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka juga diharapkan mampu memperkuat sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, sehingga menghasilkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.