RRI.CO.ID, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Pegunungan resmi membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Wamena pada Senin (27/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri melalui zoom, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Instansi Vertikal serta 8 Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, kabupaten, dan instansi terkait.

Forum Musrenbang tahun ini mengusung tema "Pembangunan Manusia dan Layanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan pada Tahun 2027."

Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marten Kogoya, menegaskan bahwa forum ini merupakan tahapan untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.

Marten Kogoya menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan geografis yang kompleks, pemerintah provinsi tidak lagi menyusun rencana pembangunan berbasis keinginan, melainkan berbasis pada prioritas yang terukur.

"Kita dituntut untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran bukan menjadi penghambat, melainkan pemacu untuk menghadirkan program yang efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Dia menjelaskan, musrenbang ini menjadi forum partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi."Kehadiran para pemangku kepentingan tingkat pusat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan di Papua Pegunungan ini,"jelasnya.

Dengan diselenggarakannya forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan optimistis dapat melahirkan rencana kerja yang solid untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan, sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan.

"Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 April 2026 ini, menjadi langkah strategis provinsi dalam menyusun agenda pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran,"tutupnya.(Amatsu H)*