RRI.CO.ID, Wamena - Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami semua tentunya bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 ini sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah daerah,” kata Yos dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

DPR Papua Pegunungan, kata Yos, akan mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah.

“Selanjutnya terkait rekomendasi yang disampaikan BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran maupun yang memerlukan perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru, tentunya akan segera kami tindak lanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.

Ia menilai raihan opini WTP merupakan capaian positif bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap pembangunan kelembagaan sebagai provinsi baru.

Karena itu, DPR berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan sekaligus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus belajar dari pengalaman yang ada guna memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi,” kata Yos.