RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel di tengah berbagai keterbatasan sebagai daerah otonom baru.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” kata John Tabo dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, sejumlah temuan yang disampaikan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.

“Puji Tuhan, semua temuan yang disampaikan sebelumnya sudah kami tindak lanjuti dengan baik. Untuk temuan tahun 2025 yang masih tersisa, kami akan menyelesaikannya sesuai batas waktu yang diberikan,” ujarnya.

John mengakui pengelolaan pemerintahan di Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan sarana transportasi.

Ia mengibaratkan Papua Pegunungan sebagai bayi yang baru lahir karena masih berada pada tahap awal pembangunan sebagai provinsi baru.

“Sebagai daerah otonom baru, kami masih membutuhkan pendampingan, arahan, dan dukungan agar semakin dewasa dan mampu melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik,” katanya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, John menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Papua Pegunungan.