KBRN, Wamena: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena terus memperkuat komitmen transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara melalui penerapan Cash Management System (CMS) di seluruh satuan kerja (satker) wilayah binaannya. Inovasi ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah Pegunungan Papua.
CMS merupakan layanan perbankan elektronik (e-banking corporate) yang disediakan oleh bank operasional guna memfasilitasi transaksi pembayaran satker secara daring dan real time. Dengan sistem ini, satker dapat menyalurkan dana, membayar tagihan rutin, serta memantau saldo rekening secara langsung tanpa perlu proses manual yang memakan waktu.
Menurut Wahyu Adi Pramono, pejabat fungsional di KPPN Wamena, penerapan CMS merupakan bagian dari upaya modernisasi perbendaharaan yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. “CMS membantu mewujudkan sistem cashless gove rnment yang lebih aman, efisien, dan transparan. Semua transaksi tercatat otomatis sehingga meminimalkan risiko penyimpangan,” ujarnya.
Hingga 30 September 2025, sebanyak 93 persen dari 94 satuan kerja di wilayah KPPN Wamena telah memiliki akun CMS. Targetnya, seluruh satker dapat menggunakan CMS secara penuh agar transaksi nontunai dapat diterapkan secara menyeluruh di Papua Pegunungan.
Meski demikian, pelaksanaan CMS masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital pegawai, dan hambatan teknis pada proses verifikasi transaksi melalui kode OTP. Selain itu, koordinasi dengan bank operasional juga masih perlu ditingkatkan agar proses penggabungan akun dan pergantian user dapat berjalan lebih cepat.
“Kami terus melakukan pendampingan dan sosialisasi agar seluruh satker dapat memanfaatkan CMS secara optimal. Digitalisasi ini bukan sekadar alat pembayaran, tapi bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berintegritas,” tambah Wahyu.
Implementasi CMS terbukti memberikan manfaat nyata bagi satuan kerja. Selain mempercepat proses pembayaran kepada pihak ketiga, CMS juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi biaya administrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Dengan komitmen kuat dari KPPN Wamena dan dukungan seluruh satuan kerja, penerapan CMS diharapkan dapat menjadi tonggak penting menuju sistem keuangan negara yang lebih modern, profesional, dan transparan di ujung timur Indonesia."