KBRN,Wamena: Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi yang memenuhi standar kualitas bangunan dan kenyamanan lingkungan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui peninjauan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten.
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember 2025. Dalam kunjungannya, Qodari meninjau langsung kondisi fisik bangunan, infrastruktur pendukung, serta tata lingkungan perumahan.
“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi ini rapat persiapan menuju acara tersebut,” ujar Qodari.
Qodari menilai kualitas rumah subsidi di kawasan tersebut telah memenuhi standar yang diharapkan pemerintah. Menurutnya, rumah subsidi tidak hanya harus tersedia secara jumlah, tetapi juga benar-benar layak dihuni, aman, dan nyaman bagi MBR.
“Kebutuhan perumahan kita tinggi dan terus meningkat. Setelah melihat langsung, hemat saya perumahannya bagus, tertata dengan baik, dan kualitasnya juga baik,” katanya.
Selain meninjau fasilitas, Qodari juga berdialog dengan warga penghuni. Salah satunya, Iman Mutaqin (29), seorang sopir ekspedisi yang telah menempati rumah subsidi selama empat hingga lima bulan dengan skema KPR dan cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja dinilai sangat membantu aktivitasnya sehari-hari.
“Pak Iman ini driver logistik, jarak ke tempat kerjanya sekitar tiga kilometer, bisa ditempuh sekitar 15 menit,” ungkap Qodari.
Ia menambahkan, testimoni positif dari penghuni menjadi indikator penting bahwa program rumah subsidi berjalan sesuai tujuan. Qodari berharap kualitas perumahan subsidi di Banten dapat menjadi contoh bagi proyek serupa di daerah lain.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh agar semua perumahan subsidi berkualitas dan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat terbaik,” ujarnya.
Qodari juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian teknis, pengembang, dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program perumahan MBR. Ia menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai koordinator utama bersama BP Tapera dan para pengembang.
“Ini adalah kerja keras sebuah ekosistem perumahan yang besar. Dirijennya adalah Kementerian PKP bersama seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan selaku pengembang. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen pemerintah agar pembangunan rumah subsidi tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga menjamin kualitas hunian layak bagi MBR dalam jangka panjang.