RRI.CO.ID- Wamena, Pemerintah bersama kalangan akademisi memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong percepatan pembangunan Papua yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan pelestarian kebudayaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema "Papua Damai Dimulai dari Ekonomi Masyarakat Adat" yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Bahtiar Effendy, Tangerang Selatan, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini diikuti pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga, tokoh masyarakat, civitas akademika, Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta, serta lebih dari 150 peserta daring dari berbagai komunitas dan kelompok masyarakat di Papua.

RRI.CO.ID- Wamena, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dzuriyatun Toyibah, mengatakan pembangunan Papua memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Pembangunan Papua yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan sinergi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal agar manfaatnya dirasakan secara optimal dan berkesinambungan. UIN Jakarta berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia Papua melalui kontribusi akademik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, menjelaskan pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041.

Menurutnya, regulasi tersebut memberikan 29 kewenangan khusus kepada pemerintah daerah di Papua yang didukung pembiayaan melalui Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), APBN, dan transfer ke daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, menyampaikan percepatan pembangunan Papua dilakukan melalui pendekatan Jalan Kebudayaan. Pendekatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan disesuaikan dengan karakteristik tujuh wilayah adat di Papua.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Seminar nasional ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Papua yang damai, sejahtera, dan berbasis pada potensi ekonomi masyarakat adat.