Efisiensi Anggaran Jadi Strategi Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

KBRN, Wamena: Pemerintah terus memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang bijak, adaptif, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia.

Kebijakan efisiensi ini dijalankan lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Dalam Negeri yang turut mendorong pemerintah daerah melakukan penghematan belanja operasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama program bantuan sosial yang tetap menjadi prioritas utama.

“Bantuan sosial reguler, kebencanaan, hingga program atensi tetap berjalan. Kepentingan masyarakat adalah yang utama,” ujarnya.

Efisiensi difokuskan pada pengurangan belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta penghematan operasional meliputi listrik, penggunaan AC, alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat. Dari langkah ini, Kemensos tercatat mampu menghemat sekitar Rp1 miliar dari penggunaan listrik pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya efisiensi di tingkat daerah. Ia meminta kepala daerah untuk menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Anggaran harus diarahkan ke program pro-rakyat, bukan untuk kegiatan yang tidak prioritas,” tegas Tito.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan juga melakukan efisiensi, khususnya pada penggunaan BBM, sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menyebut kebijakan ini dilakukan tanpa mengganggu operasional strategis.

“Penggunaan sumber daya diatur lebih efektif dan berbasis prioritas, dengan tetap menjaga kesiapan operasional,” jelasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan skema work from home (WFH) juga diperketat untuk memastikan efisiensi berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran, khususnya konsumsi BBM.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program prioritas. Dengan menekan belanja tidak mendesak dan mengalihkannya ke sektor produktif, pemerintah menunjukkan komitmen dalam mengelola ekonomi secara transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada masyarakat.