RRI.CO.ID - Wamena, Pemerintah menegaskan bahwa moratorium sementara pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kesiapan operasional sebelum program diperluas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengatakan moratorium bersifat sementara dan bertujuan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional, tata kelola, serta kualitas pelayanan yang telah ditetapkan.

"Moratorium dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional, tata kelola, dan kualitas pelayanan. Ini adalah langkah evaluatif agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran," ujar Nanik.

Menurutnya, selama proses evaluasi berlangsung, pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat tetap menjadi prioritas. Pemerintah juga terus melakukan penguatan sistem pengawasan, validasi data, peningkatan kapasitas pengelola, serta penyempurnaan mekanisme distribusi agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai moratorium merupakan bagian dari tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program berskala nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar perluasan program dilakukan berdasarkan kesiapan sumber daya, kualitas layanan, dan akuntabilitas pengelolaan.

"Program sebesar MBG memang harus dibangun di atas tata kelola yang kuat. Evaluasi dan moratorium sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan setiap tahapan berjalan lebih berkualitas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya di era digital, sehingga tidak mudah terpengaruh narasi provokatif maupun disinformasi terkait kebijakan pemerintah.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung proses penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis dengan mengedepankan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan berasal dari sumber yang tepercaya. Dengan tata kelola yang semakin baik, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.